Jakarta -
Pemerintah menyatakan impor KRL bekas Jepang tak jadi dilakukan. Kebijakan ini berpotensi membuat tarif KRL saat ini mengalami naik.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan, larangan impor KRL bekas ini berpotensi berdampak pada pembengkakan biaya investasi yang harus dirogoh KAI. Selain itu, ada juga potensi pembengkakan terhadap angka subsidi tarif alias Public Service Obligation (PSO).
Sekadar informasi Public Service Obligation (PSO) ini merupakan biaya subsidi yang memiliki sumbangsih terhadap harga tiket kereta. Apabila PSO meningkat, berpotensi akan mengerek harga tiket kereta tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk melakukan importasi atau kereta bukan baru pasti ada konsekuensi kan. Nilai investasi maupun PSO-nya kan. Kita sedang godok dengan semua stakeholder," kata Didiek saat ditemui di kawasan Halim, Jakarta Timur, Jumat (23/6/2023).
Meski demikian, ia menegaskan, pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak akan ada impor kereta dan kereta disuplai oleh PT INKA. Pemerintah sendiri telah menyiapkan dana Rp 9,3 triliun untuk produksi KRL dalam negeri.
Namun Didiek belum dapat memastikan berapa lama proses retrofit maupun produksi kereta baru dari INKA tersebut. Pihaknya juga masih dalam proses mengkaji langkah-langkah antisipasi dari dampak yang akan ditimbulkan apabila impor kereta ini tak dapat dilakukan.
Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik
Lihat Video: Pernyataan Anggota DPR Sebut KRL 'Chaos' saat Lebaran-Tahun Baru Saja
[Gambas:Video 20detik]
Adanya potensi peningkatan tarif KRL pun diperkuat oleh pernyataan Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang. Ia menilai, langkah pemerintah dalam membeli kereta baru berkemungkinan akan berimbas pada penyesuaian tarif KRL.
"Kalau beli baru kemungkinan akan ada penyesuaian tarif. Tarif dari subsidi PSO pun rencana mau dikurangi, ini malah mau tambah lagi sepertinya. Berat, naik lagi," kata Deddy, saat dihubungi detikcom.
"Pernah PSO mau dikurangi tahun lalu, akan dinaikkan Rp 2.000. Sudah pada teriak-teriak tidak setuju, padahal saat ini kita (sudah) pakai KRL bekas semuadariJepang," imbuhnya.
Deddy sendiri memandang impor KRL harus dilakukan, berkaca dari urgensi publik. Menurutnya, tidak mungkin publik menunggu tahun 2025 hingga kereta baru datang. Selain itu, target Kementerian Perhubungan untuk 2 juta penumpang KRL per hari pun akan sulit tercapai.
"Lalu bagaimana solusi untuk mengganti 29 trainset dari tahun 2023-2024? Kalo menunggu 2 tahun lagi KRL baru, bukan solusi lagi namanya," kata Deddy.
Atas kondisi ini, Deddy menilai, pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah darurat ini dan tidak bisa membaca urgensi publik. Menurutnya, akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan dana yang jauh lebih besar bila membeli kereta baru keluaran PT INKA.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, pemerintah tidak akan mengimpor barang bekas karena berpotensi melanggar tiga aturan.
"Jadi sudah kita rapatkan mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas karena itu melanggar tiga aturan. Satu Perpres, yang kedua Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan," katanya di stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6/2023).
Luhut menjelaskan, keputusan ini berdasarkan rapat yang dilakukan empat hari lalu. Menurutnya tanpa impor layanan angkutan penumpang tidak akan terganggu. Namun pemerintah masih membuka opsi untuk mengimpor kereta baru sebanyak tiga rangkaian atau tiga trainset. Sementara untuk jangka pendek, Luhut menyebut opsi retrofit-lah yang dipilih.
.webp)
