Infrastructure Fund 'Diisi' dengan Penerbitan Obligasi

Jakarta - Penerbitan surat utang diharapkan bisa mengisi dana untuk infrastructure fund (IF). Dana pemerintah Rp 2 triliun yang akan diinjeksikan ke IF diharapkan bisa menjadi modal untuk jaminan mengeluarkan surat utang.Dengan leverage 3 hingga 4 kali, maka pemerintah bisa mendapatkan kelolaan dana IF hingga Rp 8-10 triliun. Pemerintah saat ini sudah menganggarkan Rp 2 triliun untuk IF dalam APBN-P 2007.Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Pembiayaan Infrastruktur Indonesia Raden Pardede di sela-sela seminar tentang pembiayaan infrastruktur di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (20/9/2006)."Pemerintah bisa menaruh Rp 2 triliun sehingga fund ini bisa menerbitkan surat utang dengan leverage 3-4 kali. Jadi kalau punya Rp 2 triliun bisa menerbitkan surat utang Rp 6-8 triliun," jelas Raden.Menurut Raden yang juga menjabat sebagai Wadirut PT PPA ini, pemasaran surat utang Rp 6-8 triliun bisa dilakukan di pasar dalam negeri, internasional dan juga dalam bentuk sukuk atau syariah.Pemerintah juga akan bekerjasama dengan ADB dan Bank Dunia untuk memberikan jaminan bagi surat utang tersebut sehingga peringkatnya bisa naik."Dengan jaminan ADB dan World Bank, rating bisa tinggi dan kupon bisa lebih murah dibanding dengan kupon risk dari Indonesia," ujarnya.Jika proyek infrastruktur sudah selesai dan masih membutuhkan dana, maka pelepasan saham ke publik bisa menjadi alternatif pembiayaan selain penerbitan obligasi. (qom/sss)