Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bersyukur dengan opini tersebut.
Namun, dia mengingatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga bahwa opini WTP bukanlah prestasi, namun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap kementerian.
Pasalnya, dengan meraih opini WTP artinya laporan keuangan yang merupakan penggunaan anggaran pemerintah bisa dilakukan dengan baik dan akuntabel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kepada para menteri dan pimpinan lembaga, saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi, WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN," ujar Jokowi dalam acara penyerahan LHP LKPP BPK, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).
Jokowi mengingatkan semua instansi pemerintah bahwa uang yang digunakan adalah uang rakyat. Maka dari itu pengelolaannya harus sebaik mungkin.
Dia juga berpesan agar uang rakyat yang digunakan harus bisa ikut dirasakan oleh masyarakat secara luas.
"Tertib administrasi itu penting, tapi jauh lebih penting, apa kemanfaatan untuk rakyat, apa kemanfaatan untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat," ungkap Jokowi.
(eds/eds)