Audit Bantuan Luar Negeri, BPK Nantikan Surat Pemerintah

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berencana memeriksa bantuan luar negeri tahun 2005-2006. Namun audit tersebut belum bisa dilakukan karena masih menunggu surat dari pemerintah.Audit tersebut diperlukan untuk mengetahui penggunaan dana secara transparansi dan melihat adanya penyimpangan."Untuk 2005-2006 pemerinta sudah konsisten meminta untuk diaudit oleh BPK," kata anggota BPK Baharuddin Aritonang, dalam acara sosialisasi dengan BPK, di Hotel Peninsula, Jalan S Parman, Jakarta, Kamis (21/9/2006).Menurut Baharuddin, hingga saat ini pemerintah melalui Kementrian Negara PPN/ Bappenas belum menyerahkan daftar proyek yang akan diperiksa oleh BPK.Rencana pemeriksaan bantuan laur negeri ini, dipicu oleh adanya temuan Bank Dunia tentang dugaan penyimpangan procurement dari penyediaan jasa konsultan untuk proyek infrastruktur pembangunan jalan tahun 2001 sebesar US$ 4,9 juta.Menanggapi desakan agar BPK melakukan audit terhadap kasus tersebut, Baharuddin menyatakan BPK harus menunggu terlebih dahulu dari pemerintah untuk melakukan audit."Kalau perlu kita periksa ulang ya akan kita lakukan, cuma saya belum tahu permintaan resminya dari Bappenas kalau secara lisan sih sudah," katanya. (ir/ir)