Jurus RI Bisa Naik Kelas Jadi Negara Berpenghasilan Menengah Atas

Jurus RI Bisa Naik Kelas Jadi Negara Berpenghasilan Menengah Atas

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 03 Jul 2023 16:22 WIB
Foto udara suasana lalu lintas di Bundaran Semanggi, Jakarta, Minggu (23/4/2023). Berdasarkan data Jasa Marga, sebanyak 500 ribu kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek menuju ke sejumlah daerah pada arus mudik 2023 sehingga pada hari kedua Lebaran 1444 H sejumlah ruas jalan di Ibu Kota terpantau lengang dari hari biasanya. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.
Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Jakarta -

Indonesia kembali masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas atau Upper Middle-Income Country (UMIC). Capaian peningkatan itu diraih di tengah berbagai tekanan dan ketidakpastian global.

"Indonesia berhasil naik menjadi upper-middle income country, bahkan di saat ambang batas klasifikasinya naik mengikuti kenaikan inflasi global," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu dalam keterangan resmi, Senin (3/7/2023).

Meskipun ambang batas klasifikasi UMIC 2022 naik menjadi US$ 4.466, pemulihan ekonomi yang kuat menempatkan Indonesia kembali sebagai kelas menengah atas. Menurut Bank Dunia, Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia tercatat naik sebesar 9,8% dari US$ 4.170 di 2021 menjadi US$ 4.580 di 2022.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, Indonesia sempat masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di 2019 dengan GNI per kapita sebesar US$ 4.070. Akan tetapi, pandemi COVID-19 yang menghentikan hampir seluruh aktivitas ekonomi dunia menurunkan kembali posisi Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah (Lower-Middle Income Country/LMIC) di 2020.

"Kembalinya Indonesia ke kelompok negara berpendapatan menengah atas tidak terlepas dari efektivitas penanganan pandemi, pelaksanaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA)," beber Febrio.

ADVERTISEMENT

Berbagai instrumen APBN melalui program PC-PEN 2020-2022 berperan penting dalam memberikan bantalan kebijakan di masa krisis pandemi serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, dampak signifikan kebijakan hilirisasi SDA telah mendongkrak kinerja ekspor dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia.

Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu pulih cepat dan kuat. "Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pemulihan perekonomian. Ini ditunjukkan dengan penurunan tingkat kemiskinan kembali menjadi satu digit di 2021 dan konsistensi penurunan tingkat pengangguran yang terus mendekati level prapandemi," lanjut Febrio.

Untuk merealisasikan cita-cita besar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum 2045, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kisaran 6-7% secara konsisten. Peningkatan GNI per kapita secara signifikan di 2022 dinilai menjadi pijakan yang kuat untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

"Dalam jangka menengah-panjang, pemerintah terus mengarahkan reformasi struktural dalam rangka mendukung dan mempercepat transformasi ekonomi untuk membangun sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi, inklusif, dan ramah lingkungan," imbuhnya.

Untuk memastikan keberhasilan berbagai upaya transformasi struktural, Indonesia disebut membutuhkan SDM yang berkualitas, infrastruktur memadai, serta sistem regulasi dan birokrasi yang lebih memberikan kepastian dan kemudahan bagi aktivitas investasi dan dunia usaha.

"Selain memastikan keberlanjutan upaya dalam jangka menengah-panjang, pemerintah juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan pengendalian inflasi dalam jangka pendek," tutup Febrio.

(aid/rrd)

Hide Ads