.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam 6 bulan pertama atau semester I-2023 surplus Rp 152,3 triliun. Hal itu disampaikannya dalam sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) Senin (3/7) kemarin.
"APBN 2023 semester I surplus Rp 152,3 triliun, keseimbangan primer surplus Rp 368,2 triliun. Ini hasil positif yang sangat baik," kata Sri Mulyani dikutip dari unggahan di Instagram resminya, Selasa (4/7/2023).
Surplus APBN ini berarti pendapatan negara lebih besar dibanding belanja pemerintah. Sampai Juni 2023 tercatat pendapatan negara mencapai Rp 1.407,9 triliun atau tumbuh 5,4% year on year (57,2% dari target), sedangkan belanja negara mencapai Rp 1.254,7 triliun atau tumbuh 0,9% year on year (41% dari target).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih rinci dijelaskan bahwa pendapatan itu berasal dari penerimaan pajak yang mencapai Rp 970,2 triliun atau tumbuh 9,9% year on year (56,5% dari target), penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 302,1 triliun atau tumbuh 5,5% year on year, serta dividen BUMN yang tumbuh 19,4% year on year. Hanya penerimaan bea dan cukai yang tumbuh negatif 18,8% atau mencapai Rp 135,4 triliun.
"Perlemahan harga komoditas diwaspadai," ucapnya.
Sementara dari sisi belanja negara yang telah dihabiskan Rp 1.254,7 triliun, Sri Mulyani menyebut Rp 492 triliun (55,2%) di antaranya dinikmati langsung masyarakat dalam bentuk bantuan sosial hingga subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg dan pupuk, beasiswa anak-anak tak mampu, hingga premi BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
Selain itu untuk belanja prioritas nasional termasuk persiapan Pemilu, belanja alutsista, pembangunan infrastruktur dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Belanja negara juga untuk Transfer Ke Daerah guna mendukung pemda dalam pelayanan masyarakat (pendidikan dan kesehatan), pembangunan 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, memberikan insentif fiskal untuk 62 daerah tertinggal dan penurunan inflasi daerah.
"Juga upaya memberantas kemiskinan ekstrim dengan Dana Desa difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa," lanjutnya.
Sri Mulyani memproyeksikan pada akhir APBN 2023 penerimaan negara bisa mencapai Rp 2.637,2 triliun atau 107,1% dari target dan belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.123,7 Triliun. Dengan begitu defisit bisa ditekan menjadi Rp 486,4 triliun.
"Defisit dapat ditekan menjadi Rp 486,4 triliun (2,28% PDB). Pembiayaan utang menurun 41,6% atau berkurang Rp 289,9 triliun dari target. APBN 2023 terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. APBN juga makin sehat dan sustainable. Itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan Keuangan Negara/utang," ujar Sri Mulyani.
(aid/rrd)
