.webp)
Indonesia tercatat pernah terjerat utang yang cukup besar kepada Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF). Utang tersebut terjadi saat Indonesia sedang dalam masa kelam, yakni saat dilanda krisis moneter pada 1997-1998.
Menurut Lepi T. Tarmidi dalam laporan 'Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran', dijelaskan krisis moneter ini pertama kali melanda Indonesia saat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ambruk pada 1997 silam.
"Sebagai konsekuensi dari krisis moneter ini, Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1997 terpaksa membebaskan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dollar AS, dan membiarkannya berfluktuasi secara bebas," jelas Lepi, dikutip Selasa (7/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akibatnya, nilai tukar rupiah kemudian merosot dengan cepat dan tajam dari rata-rata Rp 2.450 per dolar AS pada Juni 1997, menjadi Rp 13.513 akhir Januari 1998.
Dengan kejadian ini, pemerintah Indonesia akhirnya ditawarkan bantuan oleh IMF guna mengembalikan nilai tukar rupiah, setelah mata uang yang satu ini terdepresiasi cukup dalam. Namun bantuan yang diberikan IMF tak cuma-cuma.
Pemerintah harus memenuhi sejumlah persyaratan panjang jika ingin memeroleh bantuan dari IMF. Beberapa syaratnya antara lain menaikkan suku bunga acuan hingga melikuidasi bank yang dinilai bermasalah.
Kerja sama akhirnya diputuskan dan ditandai dengan penandatangan Letter of Intent (LoI) oleh Presiden Soeharto dengan IMF. Sayangnya, saran IMF ini tak begitu manjur untuk ekonomi Indonesia.
Bila ditotal, akibat krismon setidaknya saat itu Indonesia meminjam dana dari IMF sebanyak 3 kali. Adapun total IMF menyetujui pemberian pinjaman untuk Indonesia sebesar 17,36 miliar Special Drawing Rights (SDR). Nilai itu setara dengan US$ 23,53 miliar atau sekitar Rp 130 triliun.
Namun, pada akhirnya besaran dana yang dicairkan oleh IMF hanya sebesar 11,1 miliar SDR atau sekitar US$ 14,99 miliar (Rp 93,5 triliun). Secara terperinci, pinjaman pertama diajukan pemerintah RI ke IMF pada 5 November 1997. saat itu IMF menyetujui pinjaman dalam bentuk standby arrangements (sba) senilai 8,34 miliar SDR, tapi yang dicairkan hanya 3,67 miliar SDR.
Kemudian pada 25 Agustus 1998, Lembaga Moneter Internasional menyetujui pinjaman kedua dalam bentuk extended fund facility (eff) senilai 5,38 miliar SDR namun yang dicairkan hanya 3,8 miliar SDR. Lalu terakhir, pada 4 Februari 2000 pinjaman RI kembali disetujui sebesar 3,64 miliar SDR dan semua dicairkan.
Pinjaman IMF tersebut tidak dicairkan secara langsung tetapi secara bertahap mulai 1997 hingga 2003. Meski begitu, semua utang tersebut sudah lunas pada Oktober 2006 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Indonesia melunasi seluruh utangnya ke Dana Moneter Internasional atau IMF, setelah dilakukan pembayaran tahap kedua sebesar US$ 3,2 miliar pada Kamis, 5 Oktober 2006 silam. Penyelesaian utang ini bakal menandai era kebijakan ekonomi yang lebih mandiri, lepas dari intervensi IMF.
"Kami mengatakan kepada IMF bahwa kami akan melunasi utang hari ini. Sesuai mekanismenya, penyelesaian akan rampung dalam lima hari. Jadi minggu depan kita tidak punya utang lagi kepada IMF," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) kala itu, Burhanuddin Abdullah.
Adapun pelunasan utang RI terhadap IMF ini terhitung satu tahun lebih cepat dari pada target pemerintah sebelumnya. Sebab pembayaran pelunasan utang negara terhadap IMF awalnya akan dilakukan 2007.
Akan tetapi, melihat kecukupan cadangan devisa yang pada akhir September 2006 mencapai US$ 42,35 miliar, maka pembayaran tidak perlu menunggu sampai tahun berikutnya.
Lihat juga Video 'Megawati Cerita Penanganan BLBI-Lunasi Utang IMF di HUT ke-77 RI:
