.webp)
Kementerian Perhubungan melaporkan, realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2023 tercatat masih kecil. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kemenhub, Mohamad Risal Wasal mengatakan realisasi pagu anggaran 2023 baru Rp 2,27 triliun atau 30,54% per Juli dari total pagu Rp 7,43 triliun.
"Pagu 2023 Rp 7,43 triliun, telah terserap sebesar Rp 2,27 triliun baru 30,54%. Memang kami mengakui penyerapan kami masih jauh dari target ini karena beberapa hal," kata dia dalam rapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023).
Risal menyebutkan alasan penyerapan anggaran masih belum maksimal, pertama biaya pemerintah untuk perawatan dan pengoperasian perkeretaapian atau Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) yang belum dibayar ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Hal itu terjadi karena belum adanya kontrak dan menunggu kebijakan dari Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kedua, penyerapan PHLN (pinjaman dan hibah luar negeri) yang harus menunggu terhadap untuk Jabodetabek railways kapasitas assessment fase 1 untuk penyusunan perhubungan jadwal tenaga ahli asing yang dari luar," jelasnya.
Kemudian, ada masalah hukum yang penimpa sejumlah jajarannya. Masalah hukum itu pun menyebabkan sejumlah kegiatan Ditjen Perkeretaapian harus dievaluasi, bahkan ada yang harus dihentikan.
"Ketiga, permasalahan masalah hukum di beberapa anggota kami yang masih berproses sehingga beberapa kegiatan kami evaluasi, ada yang kami kurangi dan kami hentikan," terangnya.
Penyebab berikutnya ada lelang terkait pengadaan material wesel jalan kereta api yang harus diulang. Hal ini berdampak pada peningkatan pembangunan jalan kereta api karena menunggu kedatangan material tersebut.
"Terakhir adanya kegiatan direktif sehingga beberapa kegiatan ditunda, hingga saat ini dilakukan proses revisi terhadap kegiatan direktif tersebut. Sehingga menyerapan kami saat ini belum terlalu mencapai target yang kami inginkan," tutupnya.
Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) Harno Trimadi dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek jalur kereta api. Uang miliaran rupiah disita KPK sebagai barang bukti.
Harno dan 5 orang diduga menerima uang hingga miliaran rupiah. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkap pada saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023), KPK telah menyita berbagai barang bukti dari uang hingga dolar. Dengan total Rp 2,823 miliar.
Johanis Tanak mengungkap Harno diduga menerima suap dalam rentang Juni sampai dengan Desember 2022 dan 11 April 2023. Dia mengatakan uang yang diduga diterima Harno berjumlah Rp 1,1 miliar. Duit itu, katanya, hendak digunakan sebagai tunjangan hari raya.
10 Orang Tersangka
KPK kemudian menetapkan total 10 orang sebagai tersangka dalam kasus yang diawali operasi OTT tersebut. Berikut daftarnya:
Tersangka Pemberi
1. Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto
2. Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat
3. Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Yoseph Ibrahim
4. VP PT KA Manajemen Properti, Parjono
Tersangka Penerima
1. Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub, Harno Trimadi
2. PPK BTP Jabagteng, Bernard Hasibuan
3. Kepala BTP Jabagteng, Putu Sumarjaya
4. PPK BPKA Sulsel, Achmad Affandi
5. PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadliansyah
6. PPK BTP Jabagbar, Syntho Pirjani Hutabarat
