Subsidi Listrik 2007 Disepakati

Jakarta - Komisi VII DPR dan pemerintah menyetujui subsidi listrik untuk RAPBN 2007sebesar Rp 25,8 triliun.Subsidi sebesar itu sudah mempertimbangkan faktor pertumbuhan ekonomi yang sebesar 6,3 persen."Setelah melakukan pembahasan selama tiga kali, kita menyetujui subsidi listrik Rp 25,8 triliun," kata Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendy.Hal itu disampaikan Agusman usai rapat dengan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) J Purwono dan Direktur Keuangan PLN Parno Isworo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/9/2006).Disepakati juga angka pertumbuhan listrik minimal 6,12 persen dan perluasan layanan penyambungan baru kurang lebih 1,5 juta pelanggan. Selain itu penambahan penjualan listrik sebesar 6.800 Gwh untuk tahun 2007.Hasil kesepakatan ini nantinya akan dibawa ke Panitia Anggaran DPR yang selanjutnya akan diputuskan melalui Rapat Paripurna DPR bersama dengan pemerintah.Sementara Purwono menyatakan, angka subsidi sebesar Rp 25,8 triliun sudah sesuai dengan yang diamanatkan presiden. "Kami tidak berani menyimpang dari pidato presiden," ujarnya.Purwono mengatakan, nantinya akan dilihat lagi perkembangannya, apakah subsidi listrik yang telah disepakati ini cukup atau tidak. "Nanti masih bisa akan dibahas lagi dalam APBN-Perubahan 2007," tutur Purwono.Direktur Keuangan PLN Parno Isworo mengatakan, pertambahan penjualan listrik kepada industri akan menyebabkan ongkos BBM menjadi mahal."Pertambahan penjualan untuk industri kami penuhi dengan membakar BBM,"ujarnya.Parno memperkirakan BBM yang akan dipakai akan tetap banyak walaupun tetap lebih kecil dibandingkan tahun 2006."Tapi jika 2008 tidak ada pembangkit batubara yang selesai, pemakaian BBM akan naik lagi," jelas Parno. (ir/sss)