.webp)
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim buka suara soal dugaan bocornya 34 juta data paspor Warga Negara Indonesia (WNI). Data yang bocor juga diduga diperjualbelikan.
Namun Silmy menegaskan tidak ada data biometrik seperti sidik jari atau wajah yang bocor. Ia pun meminta masyarakat tidak perlu khawatir.
"Pertama kita harus memberikan keyakinan bahwa data mengenai biometrik itu aman. Tidak ada yang bocor. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir," ujar Silmy saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu struktur data yang diduga bocor juga bukan berasal dari tahun 2023. Menurutnya, kalaupun ada kebocoran maka itu terjadi di masa lampau. Saat ini Ditjen Imigrasi justru telah memperkuat sistem keamanan.
"Sekarang ini kita gunakan iso 27001:202, itu mengenai sistem keamanan data. Jadi kita malah memperkuat, memperketat," bebernya.
Silmy juga menyebut belum tentu ada hacker yang terlibat dalam kasus ini. Data yang bocor juga berbentuk teks dan bukan biometrik. Informasi ini diperoleh dari hasil. Penyelidikan.
"Jadi kalau misalnya saya melihat laporan tim, itu bukan berarti hacker, belum tentu. Kita lihat aja nanti hasilnya apa. Yang penting bukan data biometrik, data text. Itu dasar yang saya dapat dari penyelidikan," tegasnya.
"Belum tentu bocor juga kan. Biometrik data wajah, sidik jari, itu yang penting. Size datanya juga text, nama. Bukan persyaratan kan, saya yang pastikan itu," imbuhnya.
Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut akan melakukan klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM berkaitan dengan adanya dugaan data paspor bobol sebanyak 34.900.867.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menuturkan bahwa investigasi awal telah dilakukan oleh Tim Investigasi Pelindungan Data Pribadi baik dari website yang menawarkan data itu maupun informasi dari masyarakat. Kominfo menemukan fakta adanya kemiripan dengan data paspor
"Berdasarkan hasil sampling memang terdapat kemiripan namun belum dapat dipastikan. Dari detil diduga diterbitkan sebelum perubahan peraturan paspor menjadi 10 tahun, karena masa berlakunya terlihat hanya 5 tahun," ujar Semuel dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/7/2023).
Meski demikian, kata Semuel, sampai saat ini Kominfo belum menyimpulkan temuan tersebut merupakan data apa, kapan, dari mana dan bagaimana terjadi kebocoran. Oleh karena itu, Kominfo akan melakukan klarifikasi kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham.
(hns/hns)
