Kunjungi China, Menkeu AS Bicara Minimnya Peran Perempuan di Pemerintahan

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen membagikan kisahnya menjadi satu-satunya perempuan dalam pertemuan dengan pejabat China. Cerita ini ia bagikan dalam sebuah pertemuan makan siang dengan sejumlah ekonom wanita di sela-sela kunjungan kerja di China.

Melansir dari Reuters, Sabtu (8/7/2023), Janet Yellen bercerita dalam pertemuan tersebut berjumpa dengan banyak pejabat China yang mayoritas pria.

Hal ini mengingatkannya dengan pengalaman saat hampir menjadi satu-satunya wanita di sebuah ruang rapat pemerintahan. Diketahui Yellen sendiri merupakan sosok wanita pertama yang berhasil menduduki jabatan Menteri Keuangan di AS.

"Saya yakin kita berbagi cerita dan pengalaman serupa tentang seperti apa karir di bidang ekonomi, dan tantangan yang bisa Anda (para ekonom wanita asal China) hadapi," kata Yellen .

"Saya mengalaminya sepanjang waktu ketika saya hampir menjadi satu-satunya wanita di ruangan itu, dan saya yakin banyak dari Anda memiliki pengalaman yang sama di meja pengambilan keputusan," jelasnya lagi.

Untuk itu, Kementerian Keuangan AS menjelaskan bagaimana Yellen sangat menyoroti tingkat partisipasi wanita dalam kepemimpinan di pemerintahan China. Sebab menurutnya partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi dan pemerintahan dapat meningkatkan daya saing suatu negara.

"Menteri (Yellen) menggarisbawahi bahwa partisipasi perempuan dalam angkatan kerja adalah salah satu pendorong utama terciptanya pertumbuhan inklusif," kata Departemen Keuangan AS.

Untuk itu ia menyarankan agar pemerintah China lebih menerapkan kebijakan ekonomi berbasis pasar bebas untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam angkatan kerja, termasuk dalam posisi pemerintahan. Dengan begitu, setiap kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak hanya akan menguntungkan sebagian masyarakat (khususnya laki-laki) saja.

"Dia juga mencatat bahwa kontribusi perempuan terhadap bidang ekonomi khususnya, penting untuk memastikan bahwa penelitian dan pembuatan kebijakan secara tepat mencerminkan prioritas masyarakat," jelas lembaga itu lagi.