.webp)
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo kembali buka suara tentang sejumlah dana pensiun (dapen) BUMN bermasalah. Ia mengatakan, hingga saat ini laporan perusahaan terkait masih dalam prosesnya investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kita sudah pastikan laporan ke BPKP untuk diinvestigasi kenapa returnnya di bawah 4%," katanya, saat ditemui di Gedung Danareksa, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2023)
Adapun keempat dapen ini mencatatkan yield atau imbal hasil di bawah angka 4%. Padahal, patokan minimal dari besaran yield tersebut yakni pada angka 6%. Dengan demikian, angka tersebut di bawah ketentuan normal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang akrab disapa Tiko ini mengatakan, proses investigasi pun masih terus berjalan. Namun menurutnya, pemeriksaan ini bisa memakan waktu cukup lama mengingat BPKP sendiri saat ini tengah mengemban banyak tugas.
"4 dapen yang returnnya di bawah 4% ya itu kita sudah kirim surat. Tapi ya BPKP juga sedang banyak kerjaan, jadi mungkin nggak secepat itu (selesai)," ujarnya.
Tiko mengatakan, pihaknya berencana melakukan proses pelaporan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) menyangkut dugaan korupsi yang menjerat keempat dapen ini. Pelaporan akan dilakukan apabila terbukti adanya unsur pidana dari hasil pemeriksaan BPKP tersebut.
"Jadi ya nanti setelah keluar dari BPKP, apakah ada unsur pidana, baru kita laporin ke Kejaksaan Agung. Tapi sedang proses," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, akan segera mendapatkan data final terkait nama dapen BUMN yang di dalamnya ada korupsi. Pihaknya akan melaporkan dapen BUMN yang dikorupsi ke Kejaksaan Agung.
"Yang akan kita laporkan ke kejaksaan, tapi tunggu final daripada data due diligence," katanya di Jakarta, Selasa (4/7/2023).
Lihat juga Video 'Kejagung Geledah Kantor Maqdir Ismail Buntut Kasus Korupsi BTS':
