.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat lima isu strategis perlu untuk segera diselesaikan agar perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat selesai akhir 2023. Hal itu diungkapkannya usai mengikuti rapat terbetas soal peneyelesaian perundingan IEU-CEPA bersama Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta (13/7).
"Diharapkan kalau lima isu ini bisa selesai maka di akhir tahun ini IEU-CEPA bisa diselesaikan. Tinggal satu perundingan lagi," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (14/7/2023).
Airlangga menjelaskan isu strategis pertama yang dibahas yaitu mengenai belanja atau pembelian pemerintah. Menurut Menko ia Uni Eropa meminta agar Indonesia melakukan belanja pemerintah secara terbuka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Indonesia mengusulkan bahwa kita akan menyiapkan positive list mana kita bisa berikan untuk akses daripada internasional," jelasnya.
Sementara itu terkait isu mengenai badan usaha milik negara (BUMN), Airlangga menuturkan bahwa posisi BUMN Indonesia saat ini ada yang mendapatkan penugasan khusus dan tidak. Dalam IEU-CEPA, ia menngatakan BUMN dipertimbangkan untuk diberikan akses yang bersifat komersial.
"Untuk yang bersifat komersial berdasarkan business to business. Nah, ini sedang dalam perundingan juga. Jadi artinya kita memberikan akses kepada BUMN yang sifatnya komersial," kata Airlangga.
Sementara terkait bea keluar, Airlangga menyebut bahwa Indonesia tetap mengembangkan industri dalam negeri, sehingga tidak akan melepaskan bea keluar. Kemudian, terkait standardisasi produk berwawasan lingkungan, Indonesia meminta Eropa untuk membuka pasar lebih besar dalam hal tersebut.
"Nah di sini Indonesia menekankan bahwa pentingnya standardisasi seperti untuk furniture SVLK, untuk kelapa sawit ISPO atau RSPO," kata Airlangga.
Mengenai isu strategis mengenai penyelesaian perselisihan investasi, ia menyampaikan bahwa Indonesia mendorong agar penyelesaian perselisihan tersebut mengacu pada The International Centre of Settlement of Investment Disputes (ICSID).
"Jadi kita tetap berkeras bahwa penyelesaian berbasis ICSID itu yang paling tepat untuk kita," pungkasnya.
(ncm/ega)
