Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyinggung minimnya tingkat kelulusan tenaga teknis dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Anas, tingkat kelulusan hanya sebesar 13%.
Anas menduga hal ini disebabkan oleh dua hal, salah satunya terkait dengan soal tes yang terlalu sulit. Sayangnya ia enggan merinci satu hal lainnya.
"Mereka sudah lama bekerja, sudah bertahun-tahun. Ini bisa karena dua hal, satu soalnya terlalu sulit, atau yang kedua, nah nggak usah saya sebut ya. Kira-kira itu," kata Anas dalam acara Peresmian 14 MPP dikutip dari siaran langsung Youtube Kementerian PANRB, Jumat (13/7/2023).
Oleh karena itu pihaknya kini sedang menyiapkan skema untuk mengafirmasi kelulusan tenaga teknis PPPK. Pasalnya para tenaga teknis ini telah mengabdi dalam waktu yang lama namun tak kunjung diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kita sedang mengambil skema bagaimana mengafirmasi kelulusan tes terutama di tenaga teknis. Karena kemarin kita cek tenaga teknis yang lulus cuma 13%, jadi kecil sekali," terangnya.
"Ini 13%, ini di satu sisi mereka sudah mengabdi lama. Kita ini, kepala kita beberapa hari, bagaimana cara mengafirmasi. Ini di satu sisi mereka telah mengabdi lama, di sisi lain, yah kurang lebih begitu," ujarnya.
Sebelumnya, rendahnya angka kelulusan PPPK telah menjadi sorotan banyak pihak dalam beberapa waktu belakangan. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sampai turun tangan dengan memberi arahan agar standar kelulusan (passing grade) seleksi dikaji ulang.
"Kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden karena banyaknya yang masuk kepada kami terkait dengan passing grade tes P3K yang kemarin ini banyak sekali yang tidak lulus," kata Anas setelah bertemu dengan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).
Anas mengatakan, tingkat kelulusan P3K dosen itu total hanya 31%. Begitu juga terkait dengan pranata komputer, dari 10 ribu lebih yang diterima hanya 3%. Menurutnya kondisi ini bisa karena soalnya atau karena SDM-nya.
Padahal, menurut Azwar, banyak juga tenaga non-ASN yang ikut seleksi P3K sudah mengabdi selama 10-15 tahun. Karena itu, Presiden Jokowi, lanjutnya, meminta agar persoalan passing grade ini dikaji lagi.
"Yang usul kepada kami butuh afirmasi kami membuat skenario kami laporkan kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk dikaji terkait dengan berbagai kemungkinan apakah itu pe-ranking-an atau seperti yang lain," jelas dia.
(kil/kil)