.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengemban amanah baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini, ia resmi diminta untuk memimpin Satgas Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini.
Penunjukkan itu dilakukan dalam kunjungan Jokowi ke Papua Nugini pada 5 s.d 6 Juli 2023 lalu. Informasi itu disampaikan langsung oleh Luhut di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Kamis (6/7).
Lalu, apa sebetulnya jabatan baru ini?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut mengatakan, Satgas Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini dibentuk untuk mempercepat kerja sama kedua negara dalam pengolahan bahan mentah. Langkah ini juga sejalan dengan fokus Indonesia yang saat ini mengarah ke hilirisasi bahan mentah.
Pembentukan satgas ini merupakan buah hasil pertemuan Indonesia-Papua Nugini yang sepakat membentuk task force atau satuan tugas (Satgas). Adapun Papua Nugini sendiri menunjuk Deputi Prime Minister John Rosso.
"Ini saling menguntungkan. Kemiskinan di PNG (Papua Nugini) akan banyak dikurangi karena dari 9 juta penduduk, 2,5 juta orang dalam kemiskinan. Angkanya tinggi sekali. Dan mereka memahami bahwa Indonesia sekarang sangat maju," ujarnya, lewat unggahan tersebut.
Luhut juga menambahkan, John Rosso akan segera datang ke Indonesia. Nantinya, keduanya akan merundingkan apa saja yang difokuskan dalam kerja sama ini. Luhut mengklaim, penjelasan Jokowi sudah sangat diterima oleh PM Papua Nugini James Marape.
"Mungkin di mata negara-negara maju dan institusi internasional, program hilirisasi mineral Indonesia tidak berarti apa-apa. Tetapi bagi saya, inilah legasi terbaik dari Presiden Joko Widodo yang diberikan untuk generasi penerus bangsa dalam 20 atau bahkan 50 tahun ke depan," kata Luhut.
Terlepas dari itu, jabatan barunya ini turut menambah daftar panjang jabatannya selama dua periode masa kepemimpinan Jokowi. Sebelumnya, ia baru saja ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Realisasi Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Selain itu, Jokowi juga menunjuk Luhut untuk mengemban amanah sebagai Pengarah Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan masih banyak jabatan lainnya.
(das/das)
