Jaminan Pemerintah Buat Pembangkit 10 Ribu MW Dipersoalkan

Jakarta - Kebijakan pemerintah yang secara tiba-tiba memberikan jaminan investasi untuk proyek pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW akhirnya menuai persoalan. Sejumlah kalangan DPR bahkan menilai jaminan investasi crash program itu sebagai sebuah jebakan untuk mengarahkan pemenangnya kepada perusahaan yang berasal dari Cina."Dari awal ketika mengundang para bidder tidak ada garansi pemerintah. Namun setelah ada certain bidder masuk ke dalam proses akhir, maka diputuskan diberikan garansi. Kita anggap ini sebagai trapping sehingga yang ikut adalah perusahaan tertentu dari Cina saja," kata anggota Komisi VII Effendy Simbolon di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (26/9/2006).Kata dia, semula perusahaan besar dari AS dan Eropa yang berminat mengikuti tender, namun akhirnya berguguran karena tidak ada jaminan pemerintah. "Garansi itu berbentuk dana yang berasal dari APBN seperti layaknya kredit ekspor. Pemerintah juga menyiapkan dana pendamping," ungkapnya.Garansi bahkan dinyatakan sampai akhir investasi karena 85 persen didanai pihak luar dalam bentuk pinjaman yang harus dibayar dengan produknya yakni energi. "Anehnya belum ada konsultasi dengan DPR," tukasnya.Semula, katanya, pemerintah hanya memberikan support letter. "Supporting sudah pasti karena ini program pemerintah. Tapi kenapa sekarang ini yang dijamin pemerintah seluruhnya," cetusnya. (mar/sss)