.webp)
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) hampir masuk tahap finalisasi. Izin usaha Freeport sendiri habis pada 2041.
Bahlil menyebut kesepakatan tersebut juga menyangkut penambahan 10% saham Pemerintah Indonesia di Freeport, dan pembangunan smelter di Papua. Adapun saat ini kepemilikan saham pemerintah di Freeport mencapai 51%.
"(Negosiasi) hampir finalisasi. (Yang disepakati) salah satunya penambahan saham 10%. Smelternya hampir selesai, dibangun di Papua. Jadi nanti selain dari smelter Freeport di Gresik Jawa Timur, kita minta juga bangun smelter di Papua," ucap Bahlil di kantornya, Jakarta, Jumat (21/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Smelter di Papua disebut bisa meningkatkan kapasitas produksi. Ia meminta Freeport menerima syarat tersebut jika ingin diperpanjang kontraknya.
"Mereka harus mau, kalau nggak mau jangan kita perpanjang. Harus mereka mau, kalau nggak, jangan perpanjang dong," ujarnya.
Dalam catatan detikcom, penambahan saham 10% baru bisa dilakukan usai 2041 atau setelah izin operasi diperpanjang.
"Ya nanti sesudah 2041, kan yang ini sudah dalam perjanjian," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023).
Freeport telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan perpanjangan masa operasi 2x10 tahun hingga 2041. Di dalam aturannya, terang Arifin, izin tambang terintegrasi bisa diperpanjang sepanjang memiliki cadangan.
Di sisi lain, Freeport saat ini juga tengah menggenjot pembangunan smelter tembaga di kawasan Gresik, Jawa Timur. Langkah ini dilakukan segera setelah pemerintah mengakuisisi 51% saham Freeport. Per Juni 2023 ini progres pembangunannya telah mencapai 72%. Ditargetkan sebelum Mei 2024 Smelter ini sudah dapat dioperasikan.
(das/das)
