Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan 2022. Ini merupakan kali ke-10 berturut-turut bagi Kemenhub menerima opini WTP sejak tahun 2013.
Terkait pencapaian ini, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasi atas peran BPK dalam memeriksa dan memberikan evaluasi perbaikan atas pengelolaan keuangan kementerian. Karenanya ia berkomitmen untuk mengikuti sejumlah rekomendasi dari BPK yang memang dirasa perlu ditindaklanjuti.
"Kami seluruh jajaran Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut secara maksimal," kata Budi Karya pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan BPK atas laporan keuangan Kemenhub Tahun 2022, Selasa (25/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut Budi Karya juga memberikan apresiasinya kepada seluruh jajaran kementerian yang telah bekerja keras dalam menyukseskan program-program pembangunan serta menjaga integritas dalam menjalankan kewajiban sebagai ASN.
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa jajaran Kemenhub telah berusaha keras untuk melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara akuntabel dan transparan
Ia menyebut, banyak upaya-upaya yang telah dilakukan jajaran Kemenhub sehingga dalam pemeriksaaan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan.
"Tentunya ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan, sepuluh tahun berturut-turut Kemenhub berhasil meraih WTP," tuturnya.
Sebagai tambahan informasi, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan BPK turut hadir juga Auditor Utama Keuangan Negara I BPK Akhsanul Khaq, Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto Rahardjo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kristi Endah Murni, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, serta Kepala BPSDM Perhubungan, Djoko Sasono.
(hns/hns)