.webp)
Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan secara tegas menolak adanya pihak-pihak yang ingin melakukan perubahan. Penolakan ini kerap disampaikan Luhut dalam berbagai kegiatan.
Juru bicara capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Surya Tjandra, mengatakan narasi ketidaksetujuan Luhut tersebut tidak perlu terus dilontarkan di setiap kesempatan. Sebab menurutnya tidak benar jika Anies menjadi presiden, akan seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini diubah secara serampangan olehnya.
"Setiap pergantian pemerintahan pasti akan ada kerja dan program yang harus berlanjut, dan Anies membuktikan itu di DKI Jakarta. Perubahan dibutuhkan karena faktanya, bahkan dari berbagai program 'yang harus dilanjutkan' versi LBP itu bukan tanpa masalah," kata Surya Tjandra dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) itu mencontohkan program digitalisasi di Pemprov DKI Jakarta, di mana menurutnya selama kepemimpinan Anies hampir seluruh pelayanan publik di DKI Jakarta saat ini berbasi digital.
Berdasarkan pengalamannya saat menjabat Wamen ATR/ BPN, teroboson penting yang dilakukan Anies adalah program JakartaSatu, yang menggabungkan data pembangunan berbagai dinas Pemprov DKI dengan data persil Kantor Wilayah ATR/BPN.
"Ini adalah terobosan penting dari kebijakan satu peta, yang sesungguhnya dicanangkan Pemerintah sejak awal Presiden Jokowi berkuasa, tetapi tidak juga terlaksana sampai sekarang. Baru DKI di bawah Anies yang melaksanakannya secara konkret, dan menjadi model untuk daerah lain," terangnya.
Selain pertanahan, Surya mengatakan sektor yang menjadi contoh adanya perubahan berkelanjutan adalah pendidikan dan lingkungan. Misalnya program pembangunan berbagai RPTRA (ruang publik terpadu ramah anak).
Ia menjelaskan gagas awal RPTRA muncul saat Gubernur Jokowi, tetapi Gubernur Anies mengkombinasikannya dengan upaya mengatasi banjir di DKI.
"Setelah banjir surut ia pun kembali ke fungsi awalnya. Ini bisa dilihat di RPTRA Tebet Eco Park, misalnya, yang belum lama ini juga menang penghargaan dari Presiden Singapura untuk desainnya. Ini hanya contoh keberlanjutan program pemerintah sebelumnya yang diperbaiki dengan serius oleh Anies Baswedan," ujar dosen fakultas hukum ini.
Sementara terkait visi misi perubahan, Surya menyebut Anies kerap menyuarakan catatannya tentang utang BUMN yang 'super-tinggi' saat ini. Surya melihat bahwa persoalan itu penting untuk diubah, karena menurutnya BUMN tidak seharusnya mendominasi semua program pembangunan, karena peran swasta juga perlu dikuatkan.
"BUMN perlu didudukkan kembali ke perannya sebagai 'agent of development', tidak bekerja berbasis utang yang membebani rakyat, yang juga rawan bancakan," cetusnya.
Karena itu Surya menegaskan bahwa Anies Baswedan berpikiran yang sama dengan Luhut, bahwa semua hal yang baik dikerjakan pemerintahannya dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya.
"Pak Anies percaya pentingnya pemisahan antara pengambil kebijakan dengan pengusahanya, ini penting untuk mencegah konflik kepentingan yang berlarut seperti sekarang. Ini juga penting agar negeri ini tidak diurus a la mafia, di mana ketika Anda terperosok ke dalam masalah, Anda ada di dalamnya, dan tidak ada lagi jalan keluar," pungkas Surya.
Simak Video 'Luhut Tegaskan Menolak Pihak yang Ingin Buat Perubahan':
