.webp)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan telah banyak menerima banyak permintaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bisa membeli produk lokal lewat e-katalog. Hal ini dibuktikan oleh kunjungan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok beberapa waktu lalu ke LKPP.
Informasi ini disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo dalam gelaran Road to Business Matching Tahap VI-Indonesia Catalogue Expo and Forum (BM VI-ICEF). Yulianto mengatakan, pihaknya membuka kesempatan kepada perusahaan-perusahaan pelat merah itu untuk berbelanja produk lokal di e-katalog.
"Kami dapat permohonan banyak dari teman-teman BUMN untuk bisa beli di katalog. Dengan senang hati tentu kami membuka kesempatan teman-teman BUMN. Silakan kalau mau beli di katalog," katanya, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami kemarin terima kunjungan Pak Basuki, Pak Ahok, bagaimana ke depan barangkali Pertamina bisa beli barangnya saja di katalog. Jadi kami sedang menjajaki ke sana," sambungnya.
Yulianto mengatakan, e-katalog sendiri saat ini saat ini terus didorong penggunaannya untuk jajaran kementerian/lembaga dan pemerintahan berbelanja produk dalam negeri untuk kebutuhan proyek. Menurutnya, semakin banyak penjual dan pembeli maka pasarnya akan semakin bagus.
"Kalau penjualnya sedikit saya khawatir harganya jadi gak bersaing. Jadi tugas kita semua mendorong sebanyak-banyaknya penjual untuk berjualan di katalog," ujarnya.
Selain penjual, LKPP juga berharap agar dapat mendorong jumlah pembeli yang berperan penting dalam mengoreksi harga. Dalam hal ini, pembeli bisa bernegosiasi dengan penjual sehingga dihasilkanlah harga yang murah.
"Harga terbaik itu tercatat di katalog, pembeli setelahnya bisa lihat plus rating-rating," jelas dia.
Sebagai tambahan informasi, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok telah mewajibkan semua pengadaan barang dan jasa perusahaannya dibeli lewat e-katalog yang dibuat LKPP. Hal ini diungkapkannya saat melakukan pertemuan dengan Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau yang akrab disapa Hendi.
Dalam pertemuan tersebut, ia juga menyatakan keinginannya agar LKPP untuk ikut terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pertamina. Pasalnya menurut Ahok, keterlibatan LKPP RI dapat mendorong peningkatan proses pengadaan yang lebih bersih dan transparan di salah satu badan usaha milik negara tersebut.
"Sebetulnya kita nggak perlu LKPP sebagai PT. Tapi saya bilang, nggak bisa! Tetap LKPP yang harus lead. Jadi kita punya sistem akan disambungkan ke LKPP, sehingga kita kirim surat ke semua, kalau mau beli barang harus lihat tokonya LKPP (e-katalog)," tutur Ahok dalam keterangan LKPP, Selasa (18/7/2023).
(kil/kil)
