Proyek Pembangkit 10 Ribu MW PLN Batal Dibiayai dengan Sukuk

Jakarta - Proyek pembangkit batubara 10 ribu Megawatt (MW) milik PT PLN (persero) batal dibiayai melalui penerbitan obligasi syariah atau Sukuk. Gantinya, PLN akan menerbitkan obligasi internasional atau global bond. "Yang akan fly itu non Sukuk yaitu global bond. Nilainya saya serahkan kepada PLN karena nilai adalah fungsi pasar. Dan terus terang karena ini issuance, saya tidak akan berspekulasi mengenai hal itu," ujar Menneg BUMN Sugiharto.Ia menyampaikan hal itu saat memaparkan hasil roadshow ke Timur Tengah di kantornya, Jalan DR Wahidin, Jakarta, Jumat (29/9/2006).Sugiharto menambahkan, keputusan untuk tidak menerbitkan Sukuk itu semata-mata dilihat dari segi perpajakan. Menurut Sugiharto, transaksi Sukuk diperlakukan seperti gaji. Sehingga setiap ada sales, akan dikenakan pajak. "Sementara yang konvensional tidak. Jadi ada unequal treatment. Tidak efektif bagi calon investor dan issuer," ujarnya.Keputusan untuk menerbitkan global bond, lanjut Sugiharto, diambil dari hasil pembahasan mengenai Islamic Financing dengan ahli ekonomi syariah dan pertemuan dengan Dirjen Pajak. "Kemarin kita ketamu Pak Darmin (Dirjen Pajak), Sukuk itu belum bisa fly sepanjang perlakuan perpajakan tidak menguntungkan struktur Sukuk," tambahnya.Sugiharto menambahkan, selama dua tahun lebih, masyarakat pelaku ekonomi syariah termasuk dirinya berjuang supaya semua produk syariah diperlakukan sama dengan produk konvensional. Menurutnya, jika RUU Perpajakan direalisasikan, maka Sukuk baru bisa tumbuh subur. Peringkat PLN NaikDalam kesempatan itu, Sugiharto juga menyampaikan bahwa peringkat PLN naik menjadi 'BB-' dengan outlook stabil atau sama dengan peringkat utang Indonesia. "Saya sudah baca rating memorandumnya dari S&P dan Moody's. Itu Allahu Akbar. Insya Allah ratingnya sama dengan sovereign credit rating of the republic," ujarnya.Untuk mencapai peringkat itu, dirinya terus menerus melakukan kontak dengan pihak S&P dan Moody's. (qom/nrl)