.webp)
Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dr. Berly Martawardaya mengapresiasi peran aktif pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang telah mampu mensinergikan pemerintah daerah untuk menekan laju inflasi di wilayahnya.
Seperti diketahui, pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan laju inflasi. Salah satunya melalui pemberian Insentif Fiskal atas Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada 33 pemerintah daerah (Pemda). Insentif tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan dalam pengendalian inflasi di Indonesia.
Meski demikian, Berly meminta pemerintah tidak berpuas diri atas capaian tersebut. Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak lengah serta meningkatkan lagi kewaspadaan karena tantangan ke depan semakin berat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Impor gandum yang akan berkurang disebabkan lantaran per akhir Juli ini Rusia telah mengakhiri perjanjian untuk distribusi di Laut Hitam yang merupakan lalu lintas gandum dan sunflower, jadi tekanan inflasi akan muncul lagi dalam waktu dekat ini," ujar Berly dalam keterangan tertulis," Kamis (3/8/2023).
Selain itu, Berly ja juga mengingatkan ancaman siklus El Nino yang diproyeksikan terjadi pada Agustus-September 2023 yang berdampak pada ketahanan pangan.
Ia menjelaskan terdapat tiga kategori inflasi. Adapun importerted dan cost push, alias dua dari tiga kategori tersebut, akan naik dan mulai terasa dampaknya dalam beberapa bulan ke depan.
Berly pun menambahkan ancaman tersebut tidak menutup mata terhadap capaian penekanan laju inflasi oleh pemerintah pusat dan daerah.
"Kalau dalam istilah policy (kebijakan), ada Kombinasi kebijakan yang baik (good policy) dan keberuntungan (good luck). Jadi, good luck-nya dalam tiga bulan terakhir harga komoditas global menurun. Harus diakui ada effort juga. Namun ke depan harus lebih ditingkatkan lagi koordinasinya antara pusat-daerah, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) juga Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus dikawal, didorong serta diberi reward bagi yang berhasil," sambungnya.
Lebih lanjut, Berly mengungkapkan selain memberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil menekan angka inflasi, pemerintah pusat juga perlu memberikan kebijaksanaan bagi daerah yang nilai inflasinya masih tinggi.
"Setiap daerah memang beda tantangan yang dihadapinya. Kalau bisa yang daerah masih tinggi angka inflasinya, jangan diumumkan, namun perlu lebih dilakukan pengawasan, ditanya apa kendalanya dan dicarikan solusinya. Misal seperti di Bangka Belitung, ada masalah transportasi yang harus dibereskan, apakah frekuensi kapal lautnya ditambah agar meningkatkan suplai sembako di sana," paparnya.
Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) ini mengungkapkan di pedalaman Papua, kenaikan inflasi masih menjadi persoalan di sana karena suplai sembakonya bukan melalui darat, namun melalui udara dan laut.
"Jadi harus detail dan teknis sekali dalam menyelesaikan masalah kenaikan inflasi di masing-masing daerah. Dicari betul apa penyebab-penyebabnya, dan dicari solusinya dengan skala prioritas," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Juli 2023 sebesar 3,08 persen (yoy). Angka ini turun dibandingkan Juni 2023 yang sebesar 3,52 persen (yoy). Sedangkan, inflasi secara bulanan di Juli tercatat sebesar 0,21 persen. Lebih tinggi dibandingkan realisasi Juni 2023 sebesar 0,14 persen. Namun ini lebih rendah dibandingkan Juli 2022.
(ncm/ega)
