.webp)
Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong pembangunan infrastruktur di tanah air dengan memberi karpet merah bagi investor asing kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Meski demikian, Bakal Calon Presiden (Bacapres) Prabowo Subianto menganggap langkah tersebut adalah hal yang wajar.
Saat ditanya menyangkut apakah ia akan turut mengikuti jejak Jokowi itu apabila terpilih menjadi Presiden berikutnya, Prabowo mengatakan, dirinya terbuka. Menurutnya, investor asing bisa menjadi salah satu jalan bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan.
"Kita terbuka dan kita harus menarik investor asing. Kita ingin pertumbuhan, kita ingin ada lapangan kerja. Kita harus menarik investor asing," kata Pribowo, saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo menilai, banyaknya investor asing di tanah air bukanlah sebuah masalah. Hanya saja, yang perlu digarisbawahi ialah semua harus sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.
"Nggak ada masalah. Tentunya dengan peraturan dan regulasi kita," ujarnya.
Isu menyangkut banyaknya investor asing sempat menjadi sorotan publik karena berkaca dari banyaknya investor China di sektor pertambangan RI. Menyangkut hal ini, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai, dalam hal ini masyarakat tidak dapat menyalahkan para investor tersebut.
Bahlil menekankan, tidaklah benar bahwa investor asing menguasai pertambangan, termasuk tambang nikel. Faktanya, izin usaha pertambangan (IUP) 80% dikuasai oleh pengusaha dalam negeri. Adapun yang banyak dikelola asing ialah industrinya.
"Tetapi industrinya memang benar dikuasai oleh asing. Kenapa demikian? Kita nggak bisa menyalahkan investor, siapa suruh perbankan nasional kita belum mau membiayai industri smelter?" kata Bahlil, saat ditemui di Shangri-La Hotel Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Bahlil mengatakan, negara tidak dapat hadir secara langsung dalam membiayai pembangunan smelter tersebut. Oleh karena itu, lewat Undang-Undang, Indonesia membuka peluang pembiayaan agar serapan investasi asing masuk. Hal ini tentunya ditekankan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Jadi jangan kita saling menyalahkan. Kenapa China masuk, kenapa Korea masuk, kenapa Amerika masuk, kenapa Eropa masuk, ini menjadi tantangan untuk kita semua," imbuhnya.
(hns/hns)
