Angka Kemiskinan Ekstrem di RI Turun, Begini Datanya

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melaporkan angka kemiskinan ekstrem RI per Maret 2023 turun 0,62% dibandingkan dengan 2022 silam. Adapun besarannya menyentuh angka 1,12%.

"Isu yang penting di sini adalah juga terkait kemiskinan ekstrem yang alhamdulillah pada Maret 2023 telah mencapai 1,12% dari target untuk 2024 antara 0-1%. Jadi ada penurunan 0,62% dibandingkan pada tahun 2022," kata Suharso, dalam acara Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2023).

Selain itu, Indonesia juga mencatatkan penurunan dari angka kemiskinan secara keseluruhan. Pada tahun 2022 lalu, besaran angkanya mencapai 9,5%, sementara per triwulan I 2023 atau per Maret kemarin angkanya mencapai 9,36%. Angka ini semakin mendekati menuju target kemiskinan RI antara 6,5-7,5% berdasarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Hal serupa juga sempat disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut tingkat kemiskinan turun menjadi 9,63% per Maret 2023.

"Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% pada Maret 2023," jelas Jokowi dalam pidato RUU RAPBN 2024 beserta nota keuangan, di DPR, hari ini.

Isu kemiskinan ekstrem memang sempat mendapat perhatian beberapa waktu belakangan. Perihal ini juga sempat disinggung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. Effendy sendiri menilai, target Jokowi menghapus kemiskinan ekstrem 0% di 2024 kemungkinan tidak tercapai.

"Bapak Presiden menargetkan 2024 kita 0% ya kemiskinan ekstrim kita. Mungkin kalau 0% betul tidak ya. Nol koma iya. Tapi kita ingin bagaimana komanya (,) itu betul-betul mendekati nol," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Menurutnya ada sejumlah rintangan dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem, misalnya faktor geografis. Ia juga menyinggung keterhubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya di pedalaman yang belum optimal. Misalnya, Kabupaten Mimika di Papua Tengah cenderung sudah makmur dan modern. Namun kondisi di daerah sekitarnya belum sebaik Mimika karena akses jalan rayanya hanya satu.

Belum lagi kerap terjadi aksi pemalangan yang berdampak luas bagi masyarakat. Muhadjir menyebut aksi semacam ini bisa membuat aliran listrik mati selama 3-4 hari. Namun, pemerintah terus berkomitmen agar daerah yang dilanda konflik semacam itu tidak menghambat upaya mengentaskan kemiskinan. Ia menyebut ada puluhan hingga ratusan daerah yang nasibnya serupa.

Meski begitu Muhadjir optimis angka kemiskinan ekstrem terus berkurang. Dari data BPS bulan Maret 2023, tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 1,74% menjadi 1,12%.

"Jadi selama 6 bulan kita bisa menurunkan 0,6% kemiskinan ekstrem. Saya berharap survey September kita sudah berada di bawah 1% sesuai target Bapak Presiden," ujarnya.