Perhatian ASN Pemprov DKI! Ini Aturan Uji Coba WFH

Uji coba sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan dimulai pada pekan depan. Rencananya, WFH ini akan berlangsung pada 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023 alias 2 bulan.

Namun patut dicatat, sistem WFH yang ditujukan untuk merespons polusi udara dan pelaksanaan KTT ASEAN ini tidak berlaku untuk semua ASN Jakarta.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menerangkan, uji coba WFH ini dilakukan dengan persentase kehadiran 50% di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Uji coba itu bagi ASN yang melakukan fungsi staf atau pendukung.

Namun, tidak berlaku pada layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat, seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.

"Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya," tegas Sigit dalam siaran pers Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Sigit menambahkan, persentase pegawai yang melaksanakan WFH dan kehadiran di kantor juga akan disesuaikan selama KTT ASEAN berlangsung pada 4-7 September 2023, dengan rincian pegawai yang WFH sebanyak 75% dan bekerja dari kantor sebanyak 25%. Penyesuaian ini berlaku pada kantor-kantor pemerintahan yang dekat dari lokasi KTT ASEAN, seperti Kantor Dinas Pariwisata di Kuningan, Jakarta Selatan.

Pembelajaran jarak jauh di halaman berikutnya. Langsung klik

Tak hanya uji coba WFH, Pemprov DKI Jakarta juga akan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sigit memaparkan, sistem PJJ di sekolah yang berada di sekitar lokasi KTT ASEAN hanya berlaku pada saat event tersebut digelar, yakni pada 4-7 September 2023.

Sistem PJJ tersebut diberlakukan dengan persentase kehadiran siswa sebanyak 50%. Namun, untuk guru dan tenaga pendidik di sekolah tersebut, tetap hadir dan beraktivitas 100%.

"Untuk PJJ, hanya saat KTT ASEAN berlangsung. Sekolah yang menerapkan PJJ juga hanya yang berlokasi di sekitar venue KTT ASEAN, seperti di daerah Thamrin, Sudirman, Tanah Abang, Kuningan, dan Menteng. Namun, untuk sekolah yang jauh dari venue KTT ASEAN, seperti di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Timur, tetap beraktivitas normal dengan masuk 100%," terangnya

Setelah KTT ASEAN berlangsung, lanjutnya, sekolah di sekitar venue KTT ASEAN tersebut dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasa atau 100% kehadiran siswa.

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heri Budi Hartono mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar semua kementerian dan lembaga yang berkantor di Jakarta menerapkan kebijakan work from home alias kerja dari rumah kepada pegawainya. Pihaknya sendiri mengatakan akan menginisiasi permintaan Luhut soal pegawai yang WFH.

"Lantas, tadi pak menteri sarankan work from home, intinya semua kementerian (diminta WFH). Kalau Pemda DKI sudah menerapkan," ungkap Heru Budi di kantor Luhut, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).

Heru Budi mengatakan pihaknya kemungkinan akan menerapkan WFH kepada pegawai yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Namun, beberapa sektor disebut Heru Budi tidak melakukan aktivitas jarak jauh. Misalnya saja sektor kesehatan dan pendidikan.

"Yang WFH yang tidak bersinggungan dengan masyarakat. RS, sekolah itu tidak. Pembelajaran jarak jauh juga tidak," ungkap Heru Budi.