Kritik Subsidi Kendaraan Listrik Rp 4,2 T, NasDem: Mending buat Pangan

NasDem meminta pemerintah mempertimbangkan ulang keputusan untuk memberikan subsidi kendaraan listrik sebesar Rp 4,2 triliun pada 2024. Anggaran itu dinilai lebih baik dialihkan untuk ketahanan pangan.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem, Fauzi Amro mengatakan pengalihan anggaran itu sangat diperlukan di tengah upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan.

"Nasdem meminta pemerintah untuk mempertimbangkan peningkatan subsidi mobil listrik Rp 4,2 triliun di tengah upaya pemerintah dalam memangkas angka kemiskinan. NasDem menganggap peningkatan anggaran tersebut lebih baik dialihkan ke anggaran ketahanan pangan," kata Fauzi dalam rapat paripurna tentang pandangan RAPBN 2024, Selasa (22/8/2023).

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), besaran subsidi yang akan digelontorkan pada 2024 meningkat menjadi Rp 4,2 triliun untuk 600.000 unit motor listrik. Selanjutnya, besaran subsidi mobil listrik juga meningkat menjadi Rp 4,9 triliun dan bus listrik Rp 144 miliar.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Sihar Sitorus juga menyoroti kebijakan pemerintah yang sebaiknya tidak hanya fokus pada kendaraan listrik. Menurutnya, masih ada kebijakan ekonomi kerakyatan lainnya.

"Pertumbuhan ekonomi pada sektor ekonomi negara tersebut membutuhkan intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah jangan hanya pada mobil listrik saja, akan tetapi pada sektor-sektor ekonomi kerakyatan lainnya," ujar Sihar.

Menurut Sihar, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menuntaskan berbagai masalah di tahun terakhir yang mengurus rakyat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, bantuan pokok, hingga urusan pelayanan publik.

"Pemerintah dalam menjalankan APBN 2024 harus dapat membuat rakyat merasakan kehadiran pemerintah dalam membuat kehidupannya yang semakin mudah, sejahtera, maju dan tentram," tutur Sihar.