.webp)
Sebanyak 11 perusahaan disanksi pemerintah buntut polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, industri yang disanksi bergerak di bidang stockpile batu bara atau penyimpanan batu bara, peleburan logam, pabrik kertas hingga pabrik arang.
Ke-11 perusahaan tersebut terkena sanksi administratif karena terbukti tidak memenuhi standar dari pemerintah.
"Industrinya yaitu stockpile baru bara peleburan logam, pabrik kertas, dan satu lagi yang arang. Apa bentuk sanksinya, sanksi administratif. Artinya berdasarkan hasil pemeriksaan, dilihat-lihat hal apa yang tidak sesuai standar dan mereka harus penuhi itu," kata Siti dalam konferensi pers, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (28/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menutnya KLHK sudah menurunkan 100 anggota tim ke lapangan untuk menindaklanjuti polusi udara. Dari 351 industri termasuk PLTU dan PLTB sebagai sumber pencmar udara, 161 di antaranya akan diperiksa dan berasal dari 6 lokasi.
"Jadi misalnya yang selalu konsisten tidak sehat seperti di Sumur Batu dan Bantargebang, itu kira-kira 120 unit usaha. Kemudian di sekitar Lubang Buaya ada 10. Tangerang ada 7. Kemudian di Tangsel ada 15 entitas. Di Bogor ada 10. Yang sudah dilakukan kemarin sampai 24 dan sudah dikenakan sanksi administratif yaitu 11 entitas. Kami akan melanjutkan langkah-langkah ini untuk 4-5 minggu ke depan," bebernya.
Siti mencontohkan daerah Lubang Buaya yang Indeks Standar Pencemaran Udaranya hampir konsisten tidak sehat. Di wilayah itu terdapat industri yang menimbulkan polusi udara.
"Itu industri arang aktif. Itu dibuatnya dari batok kelapa atau kayu-kayu keras begitu. Kayunya dibakar, terus dicuci lagi pakai asam, kemudian dibakar lagi," pungkasnya.
(ily/rrd)
