.webp)
Pasca tiga tahun pandemi COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, isu ekonomi kini mendapatkan sorotan utama dari pemilih Indonesia pada Pilpres 2024. Dalam rangkaian upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, pemilihan calon pemimpin yang mampu mengatasi tantangan ekonomi menjadi semakin penting.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anggawira menyoroti berbagai aspek penting terkait isu ekonomi pada Pilpres 2024, salah satunya transformasi UMKM melalui digitalisasi.
"Negara yang maju memiliki banyak pengusaha, namun bukan hanya pengusaha mikro. UMKM harus memiliki kesempatan untuk naik kelas. Transformasi dan digitalisasi dapat menjadi kunci untuk percepatan transformasi UMKM, khususnya di sektor pertanian," ujarnya dalam keterangan tertulis di diskusi "Top Of Mind Isu Ekonomi Pada Pilpres 2024 yang digelar Polieco Digital Insights Institute (PEDAS), ditulis Selasa (29/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggawira juga mengapresiasi kepemimpinan Jokowi yang berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya melalui ekspor berbagai komoditas.
"Pertumbuhan ekonomi di atas 6% diperlukan agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan dapat menghindari middle-income trap. Strategi kolaborasi dan stabilitas kepemimpinan Jokowi patut diapresiasi karena stabilitas merupakan kunci bagi pertumbuhan positif," tutur Anggawira.
Di sisi lain, situasi di lapangan dimana para pengusaha daerah dalam sektor swasta seringkali bersaing dengan BUMN dalam hal dukungan pendanaan. Anggawira menyoroti peranan BUMN yang mencakup tidak hanya aspek finansial, tetapi juga lebih kepada Pelayanan Publik (PSO).
"Sebagai entitas yang seharusnya melayani kebutuhan publik, ukuran keberhasilan BUMN seharusnya bukan hanya keuntungan finansial saja, tetapi juga profitabilitas dalam arti yang lebih luas. Untuk mencapai hal ini, perlu adanya rumusan dan strategi bersama, sehingga Indonesia dapat terwujud sebagai entitas yang bersatu, dengan BUMN yang kuat berperan dalam meningkatkan daya saing nasional di pasar global," tegas Anggawira.
Anggawira juga mengangkat isu suku bunga yang masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Ia menyatakan bahwa langkah perlahan untuk mengurangi suku bunga perlu diambil ke depan agar roda pembangunan seperti hilirisasi dan industrialisasi dapat berjalan lebih cepat.
"Terkait tingginya suku bunga, kita perlu merumuskan solusi, termasuk formulasi subsidi bunga dan kredit, perlu ada skema perbankan yang mendukung program hillirisasi kita," ujar Anggawira.
Dengan berbagai pandangan yang dihadirkan oleh para narasumber, masyarakat Indonesia akan mendapatkan wawasan lebih dalam tentang peran ekonomi dalam Pilpres 2024 dan bagaimana hal ini dapat membentuk arah pembangunan ekonomi di masa depan.
"Kita belajar dari Pilpres sebelumnya tentang kondusifitas dan harapannya adanya keberlajutan dari berbagai platfom pembangunan yang ada. Harapannya ada isu ekomoni yang dirumuskan oleh Capres dan Cawapres kita nanti secara detail sehingga itu bisa menjadi
(fdl/fdl)
