.webp)
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan pasar lokal harus dijaga. Hal ini diungkapkan Arsjad merespons serbuan produk impor China yang banjir di e-commerce.
Menurutnya bila bicara skala pasar, populasi di Indonesia memang merupakan salah satu yang memiliki potensi besar. Di satu negara saja, ada sekitar 270 juta jiwa.
Bila pengusaha lokal mau menjajakan produknya, pasar dalam negeri jelas memiliki potensi yang sangat besar. Maka dari itu pasar ini harus dijaga dari serangan barang impor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya orang yang mengatakan kalau kita harus bisa menjaga pasar kita, jadi kalau bicara Indonesia 270 juta manusia, belum lagi kalau bicara pasar ASEAN, 650 juta. Jualan di sini aja cukup lho. Nah dengan demikian pasar ini harus dijaga," kata Arsjad dalam Special Interview bersama detikcom.
Dia menekankan kompetisi antar produk tetap harus dijaga. Menurutnya, bila memang produk impor mau masuk ke Indonesia, jangan sampai diberikan jalur-jalur yang membuat kompetisi tidak sehat.
Misalnya, produk impor masuk melalui jalur meminimalisir bea masuk dan membuat serbuan produk impor murah mengancam pengusaha dalam negeri. Namun, apabila produk impor masuk melalui jalur yang resmi tak ada masalah sebagai kompetisi.
"Kalau dia datang secara kompetitif dan cara yang benar, bukan cari jalan-jalan, bagaimana memalsukan HS Code ini gitu, ya sudah nggak apa-apa masukin aja," sebut Arsjad.
Menurutnya bila produk impor masuk ke Indonesia dengan cara yang membuat biaya produknya lebih murah dan membiarkan kompetisi tidak sehat, hal itu harus disetop.
Pasalnya yang jadi korban justru adalah pengusaha lokal, khususnya pengusaha yang skalanya masih kecil dan menengah.
"Coba bayangkan, waktu Anda membiarkan itu masuk ke Indonesia, artinya Anda membunuh UMKM Indonesia. Itu yang harus ada di dalam kesadaran kita semua. Kalau menyadari hal tersebut, semua akan menjaga. Lebih lagi bahwa kita harus be competitive, artinya kita harus menyadari bagaimana nih produk-produk kita," pungkas Arsjad.
Perlu diketahui, pemerintah sendiri sudah punya rencana untuk melarang penjualan barang impor dengan nilai kurang dari US$ 100 atau setara Rp 1,5 juta per unit di toko online. Hal itu dilakukan dengan melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 50/2020.
Contohnya, pemerintah melarang penjualan di bawah Rp 1,5 juta yang langsung ke konsumen seperti di suatu e-commerce ada toko yang penjualannya langsung dari luar negeri. Maka itu termasuk cross border dan tidak boleh. Berbeda jika barang impor itu dibeli oleh pelaku usaha dalam negeri kemudian dijual ke konsumen dalam negeri.
Simak juga Video: Jokowi: Jangan Ada Lagi Oknum Jaksa Main Hukum, Titip Proyek-Barang Impor
