BPK Minta Sistem Akuntansi Dikoordinasikan

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan meminta pemerintah pusat dan departemen melakukan koordinasi dalam sistem akuntansi sehingga tidak terjadi permasalahan berulang dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP)."Kalau tidak dibenahi akan muncul lagi, disclaimer. Tahun lalu kita temukan ada rekening giro, tahun ini masih ada muncul juga deposito," kata Ketua BPK Anwar Nasution usai pelantikan pejabat struktural eselon I BPK dikantornya, Jumat (6/10/2006).Selain itu, masalah tenaga pembukuan yang tidak menguasai bidang pembukuannya juga menyulitkan koordinasi antara departemen, badan negara yang dibawahi departemen tersebut dan pemerintah pusat. Parahnya lagi masalah tenaga pembukuan ini ada di setiap departemen."Di Polri kita intens pemeriksaan tapi kembali ke sistem, organisasi akuntasi yang membukukan belum ada. Kalaupun ada yang membukukan kalau pun ada yang membukuakn bukan bidangnya, sama seperti departemen lain," ujar anggota BPK Imran AK.BPK juga meminta pemerintah dan depatemen membuat neraca sehingga jelas berapa kekayaan publik yang dikelola instansi pemerintah.Dalam kesempatan yang sama, Anwar juga mengatakan mendepositokan uang negara dengan alasan investasi karena uang tersebut belum terserap juga tidak dibenarkan. Ditegaskannya, uang negara sebaiknya ditaruh di kas negara sehingga tidak berpeluang disalahgunakan dan justru akan membuat ketimpangan dalam pemerintahan."Tidak boleh seperti itu, ini akan menimbulkan ketimpangan, kabiro keuangan mandi uang, kabiro penelitian kering kerontang," ujar Anwar.Sebelumnya dalam LKPP 2005 BPK menemukan 680 rekening giro atas nama pejabat pemerintah di bank umum senilai Rp 7,220 triliun dan 623 rekening deposito di bank umum senilai Rp 1,317 triliun. Rekening tersebut juga tidak tercatat dalam neraca pemerintah. BPK juga berencana untuk mengusut aliran dana bunga dari rekening-rekening tersebut."Saat ini kita masih selidiki rekening mana yang akan diusut," ujarnya. (ard/qom)