.webp)
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas buka suara soal rencana Indonesia yang sebelumnya ingin impor beras 1 juta ton dari India. Zulhas mengatakan impor beras itu sementara ini batal karena India tengah menyetop ekspor berasnya.
"Oh nggak (nggak jadi impor dari India). India lagi melarang ekspor berasnya," ungkap dia kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).
India menyetop ekspor beras untuk mengamankan pasokan dalam negeri. Apalagi menurut Zulhas harga pangan di negara tersebut tengah melonjak dan mengakibatkan inflasi India juga tinggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"India itu mau pemilu, India itu inflasinya 8% segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi," ungkapnya.
Meski demikian, Zulhas mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman untuk menjaga pasokan. Berdasarkan informasi yang dimiliki, CBP saat ini 1,6 juta ton. Hal ini dikatakan dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI.
"Beras kita cukup kita punya 1,6 juta (ton) agar nggak tidak usah panik kita beras cukup ada 1,6 juta. Tahun lalu 500 ribu, sekarang 1,6 juta mungkin masuk lagi 400 ribu," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso menjelaskan, pembicaraan Indonesia mau mengimpor beras dari India sudah terjadi sejak lama. Kemudian, adanya kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) juga terjadi sebelum India melarang ekspor berasnya.
"Sebenarnya kemarin kita sudah final tinggal tanda-tangan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India," ujar Budi ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Namun, Budi mengatakan sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Jadi, belum ada kepastian apakah impor tersebut berlanjut apa tidak.
"Cuma dengan ada kebijakan India itu, sekarang masih nunggu. Jadi apakah beli apa tidak kita masih nunggu keputusan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India. Kebetulan dia punya kebijakan itu, mereka belum ngasih keputusan ke kita untuk India berhak atau tidaknya. Karena pada awalnya nggak ada masalah itu, kan kebijakan baru," terang dia.
(ada/ara)
