.webp)
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyoroti tentang anggaran kementeriannya dan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop). Dalam hal ini, ia heran mengapa anggaran dua kementerian ini kecil padahal sektor di bawah naungannya kerap dibawa-bawa dalam kampanye.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Komisi VI DPR RI. Adapun pagu anggaran Tahun Anggaran 2024 untuk Kementerian Investasi/BPKM mencapai sekitar Rp 1,2 triliun, sementara untuk Kemenkop UKM berada di kisaran Rp 1,4 triliun.
"Memang nasib saya dengan Pak Teten beda-beda tipis pak. Pak Teten Rp 1,4 triliun, saya Rp 1,2 triliun, ada ekor-ekornya," kata Bahlil, dalam Raker tersebut, di Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi secara bersamaan, setiap kampanye baik Pileg ataupun Pilpres selalu berbicara tentang UMKM. UMKM selalu dibicarakan tentang pilih dalam rangka mendorong lapangan pekerjaan, tapi kenapa uangnya Pak Teten cuma Rp 1,4 triliun? Di satu sisi tiap hari kita bicara tentang hilirisasi, investasi, pelayanan, uangnya cuma dikasih Rp 1,2 triliun," imbuhnya.
Bahlil mengaku penasaran dengan skema perhitungan anggaran negara. Pasalnya, menurutnya anggaran dua kementerian ini tak sebanding dengan beban yang ditanggungnya. Ia berharap bisa mempelajari skema penetapan anggaran ini demi menjawab rasa penasarannya.
"Beban dikasih tinggi, politik keuangannya tidak berbanding lurus dengan beban. Saya tidak tahu ada apa, saya kangenin juga belajar sistem keuangan yang dibangun. Ini mungkin ada teori baru," ujarnya.
Atas kondisi ini, ia khawatir kalau apa yang ditargetkan olehnya ataupun yang dijanjikan oleh DPR kepada rakyat tak akan tercapai dan hanya menjadi kata-kata indah. Salah satunya seperti dalam kasus pengembangan Online Single Submission (OSS).
"Ini semua akan menjadi tema-tema kata-kata indah aja. Nggak bisa kita mewujudkan itu dengan baik. Pak Teten nggak mau ngomong tentang itu, karena saya junior jadi saya mewakili Pak Teten," ujarnya.
Sementara dalam kasus OSS sendiri, Bahlil mengaku belum dapat melakukan penyempurnaan sistem seperti yang diharapkan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang tidak mencukupi. Ia bahkan telah sempat mengajukan anggaran tambahan sekitar Rp 800 miliar, namun tak disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"OSS tidak akan bisa kita sempurnakan seperti apa yang diinginkan oleh bapak ibu, yang mulia, untuk pakai seperti mobil mersi. Jadi OSS sekarang itu hanya bayangannya seperti mobil avanza," ujarnya.
(shc/das)
