.webp)
Komisi IV DPR RI mencecar Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi terkait kenaikan harga beras yang cukup signifikan. Pertama diawali oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin yang mengatakan harga beras mengalami kenaikan rata-rata mencapai Rp 1.000-1.500 per kilogram (kg).
"Harga beras mengalami kenaikan rata-rata Rp 1.000 sampai Rp 1.500 per kg," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Senin (4/9/2023).
Menurutnya, harga beras yang semakin tinggi ini harus diatasi dan dikendalikan agar inflasi dapat ditekan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Komisi IV meminta badan bahan pangan nasional untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan kementerian pertanian, serta BUMN bidang pangan agar dapat menstabilkan pasokan dan harga pangan," tambahnya.
Kedua, datang dari anggota Komisi IV dari Fraksi Demokrat, Nur Aini menyebut harga gabah per hari ini sudah mencapai Rp 7.000 per kg dan harga beras medium sudah mencapai Rp 12.500 per kg.
"Hari ini harga gabah ini sudah mencapai Rp 7.000 bahkan lebih sehingga menyumbang peningkatan harga. Harga beras medium sudah mencapai Rp 12.500 Sementara batas harga beras medium Rp 10,009," jelasnya.
Menurutnya, harga beras yang semakin melonjak tinggi ini menjadi penyumbang inflasi pangan terbesar, yakni 7,99%. Tak hanya itu, dampak negatif juga dirasakan kepada masyarakat yang kurang mampu dan pendapatan yang rendah sehingga kesulitan membeli beras.
"Udah menjeritlah. Kalau udah dibilang darurat, darurat ini, Pak. Kalau tidak ada gerakan yg masif untuk bisa menyelamatkan itu semua berkaitan dengan sektor pangan ini, saya merasa prihatin," imbuhnya.
Ketiga, anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar, Alien Mus melihat adanya perbedaan konsumsi beras dalam dua tahun terakhir, di mana perbandingan konsumsi beras di tahun 2023 lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
"Kalau seperti ini apa yang harus disampaikan kepada masyarakat? Kebutuhan konsumsi yang semakin tinggi dan juga harga beras yang semakin tinggi ini mengakibatkan krisis juga kan, Pak? Kalau seperti ini apa langkah konkret yang harus diambil oleh pemerintah? Apa harus ada rapat cepat dengan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi agar menyampaikan keadaan darurat?" ujar dia.
