.webp)
"Pengembangan perdagangan karbon bisa meningkatkan pendapatan antar penduduk di berbagai provinsi melalui penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan. Seperti konservasi dan reboisasi, pertanian berkelanjutan, dan ekowisata. Carbon Digital Conference juga menjadi ruang bagi pelaku startup teknologi iklim untuk menunjukan kehebatan mereka melakukan disruptif dalam industri ramah lingkungan," jelas Bamsoet usai menerima Pengurus IDCTA, di Jakarta, Selasa (5/9/2023) di Jakarta.
Ketua DPR RI ke-20 itu juga mengajak para pelaku usaha memanfaatkan Perpres No.98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai upaya mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060, maupun Nationally Determined Contribution (NDC) berupa penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
"Sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara penggerak yang melakukan penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar di tingkat global menuju pemulihan ekonomi berkelanjutan," tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menerangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) memprediksi potensi perdagangan karbon di Indonesia mencapai Rp 350 triliun, lantaran Indonesia mampu menyerap sekitar 113,18 gigaton karbon. Nilai tersebut diperoleh dari luasnya hutan hujan tropis yang merupakan terbesar ketiga dunia dengan luas area 125,9 juta hektare yang mampu menyerap emisi karbon sebesar 25,18 miliar ton.
"Serta luas hutan mangrove mencapai 3,31 juta hektar yang mampu menyerap emisi karbon sekitar 950 ton karbon per hektar atau setara 33 miliar karbon untuk seluruh hutan mangrove, ditambah lahan gambut terluas di dunia dengan area 7,5 juta hektar yang mampu menyerap emisi karbon mencapai sekitar 55 miliar ton," ujar Bamsoet. (akd/akd)
