Arahan Mendagri untuk Pemda Hadapi Potensi Kenaikan Harga Beras di RI

Arahan Mendagri untuk Pemda Hadapi Potensi Kenaikan Harga Beras di RI

Erika Dyah - detikFinance
Senin, 11 Sep 2023 19:48 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian
Foto: Dok. Kemendagri
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) membantu mengampanyekan gerakan setop boros pangan. Ia meminta agar daerah mencontoh upaya yang dilakukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Medan.

"Jadi kita harus bekerja bergerak bersama untuk menyampaikan kepada publik supaya makan dan membeli secukupnya," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (11/9/2023).

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kemendagri, Jakarta, Tito mengungkapkan selama ini banyak makanan yang terbuang di Indonesia akibat konsumsi makanan yang berlebihan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menambahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga komoditas beras tengah mengalami kenaikan. Oleh karena itu, ia berharap kampanye gerakan setop boros pangan ini mampu membantu pengendalian harga.

Saat ini, pemerintah pun telah melakukan berbagai langkah dalam mengantisipasi naiknya harga komoditas beras.

ADVERTISEMENT

"Untuk beras ini menjadi atensi kita karena bisa terjadi dan ini hampir sama dengan data BPS tadi, terjadi defisit. Importasi menjadi sangat penting dan kesiapan cadangan stoknya juga menjadi sangat penting sekali," tambahnya.

Lebih lanjut, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan intervensi dengan menyalurkan bantuan sosial beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat. Tito berharap Bapanas dapat bekerja sama dengan pemda agar bantuan tersebut terdistribusi secara tepat sasaran.


Ia pun mendorong pemda turut serta dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Menurutnya, pemda dapat mengoptimalkan upaya tersebut melalui instrumen anggaran yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Tolong di daerah juga bisa meng-cover dalam bentuk gerakan bansos yang sama dengan menggunakan instrumen APBD yang ada, baik dari bansos reguler, dari bansos yang dikelola oleh dinsos, maupun dari BTT," tegasnya.

Selain itu, Tito mengimbau pemda ikut mengampenyekan langkah diversifikasi pangan kepada masyarakat untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga beras. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bergantung kepada komoditas beras, melainkan juga makanan sehat, seperti sagu, keladi, ubi, dan kentang yang banyak dikonsumsi masyarakat khususnya di wilayah Indonesia timur.




(akn/ega)

Hide Ads