.webp)
Sejumlah anggota Komisi VI DPR RI menyoroti media sosial TikTok yang merangkap menjadi e-commerce dan menjual sejumlah produk. Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty dari fraksi PDIP menilai TikTok menjual produk dengan harga yang tidak masuk akal.
"TikTok ini sekarang benar-benar dari produsen ke konsumen. Itu kan di TikTok begitu. Mediator yang di tengah mati bisnisnya. Kadang-kadang harganya tidak masuk akal, ada Madurasa harganya Rp 1.000. Itu udah jelas dumping," katanya dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi dan UKM serta Wakil Menteri Perdagangan di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023).
Evita menyinggung peran Kementerian Perdagangan terkait fungsinya dalam mengawasi. Ia menilai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Kemendag gagal dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tidak melihat sekarang yang mengawasi perdagangan online ini ada di departemen mana. Perdagangan ada yang mengawasi khusus? Di (Kementerian) Koperasi ada? Harusnya ini di (Kementerian) Perdagangan. Kalau memang ada itu ngapain aja mereka, karena boleh saya katakan gagal melakukan pengawasan," tegasnya.
Menurutnya Kemendag harus memperhatikan soal pengawasan ini, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun peralatannya. Meski menyebut era teknologi tak bisa dihindari, Evita menilai harus ada yang mengontrol perdagangan online, khususnya di media sosial.
Pada kesempatan itu ia juga menuding TikTok memiliki algoritma yang memprioritaskan produk-produk China. Alhasil produk UMKM kalah saing saat dijual di platform tersebut.
"Kenapa UMKM kita kalah dengan produk China? Ini yang dimainkan TikTok kan algoritma. Algoritma mereka ini mainkan produk-produk China. Apa yang kita lakukan dengan algoritma TikTok? Ini kan perlu langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Mau jualan apa pun, bagaimana pun dilakukan, jor-joran di TikTok, nggak bakalan, karena pasti produk China bakal lebih laku. Karena itu algoritmanya sudah dimainkan oleh TikTok," bebernya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino menyebut pangsa e-commerce dalam negeri sangat besar. Sayangnya peluang tersebut dinikmati pihak lain, sehingga pengusaha lokal tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
"Pasar e-commerce kita sangat besar, tapi yang menikmati adalah pihak lain, sehingga kita tidak menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Kita tidak mungkin batasi teknologi, tapi dari Kemendag perlu dibikin aturan yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM Indonesia," tutur Haris.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih menyoroti aplikasi media sosial yang mampu mengumpulkan data pengguna untuk membaca produk apa yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat mengancam UMKM lokal.
"Datanya presisi bisa menunjukkan forecast yang hampir mendekati yang dibutuhkan. Ini kalau kejadian, harga pasti lebih murah. Minimal kalau sama, secara kualitas produknya lebih baik. Ini bisa jadi ancaman bagi UMKM," pungkasnya.
Lihat juga Video: Tangisan Minta Maaf Luluk Nuril, Seleb TikTok Usai Bentak Siswi Magang
