.webp)
Sri Mulyani mengatakan, Bina Karya nantinya akan berubah status menjadi Badan usaha Milik Otorita (BUMO) Ibu Kota Negara (IKN). PMN yang diberikan ini akan menjadi modal awal sehingga Bina Karya bisa menjalin kerja sama dengan badan usaha lain.
"Itu karena Bina Karya ini nanti menjadi BUMO, Badan Usaha Milik Otorita IKN. Jadi memang mission-nya akan berubah dan itu adalah sebagai ekuitas awal, sehingga dia mampu menjalankan tugas di dalam rangka kerjasama terutama dengan badan usaha yang lain, baik private, BUMN, dalam dan luar negeri itu sebagai equipment atau kelengkapan Otorita IKN," jelas Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI, Jakarta, Selasa (12/9/2023).
Dalam paparannya, Sri Mulyani mengatakan, PMN sebesar Rp 500 miliar tersebut untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) guna mendukung penugasan dalam membangun IKN pada sektor telekomunikasi dan infrastruktur dasar.
"Ini adalah BUMN yang nanti dikonversi menjadi milik badan usaha otoritas IKN. Ini adalah bentuk PMN capex pertama di dalam rangka BUMN yang nanti dikelola otoritas IKN bisa melakukan kegiatan-kegiatan termasuk kerja sama dengan swasta. Ini terutama untuk membangun IKN di bidang telekomunikasi dan infrastruktur dasar," jelasnya.
Dalam catatan detikcom 2022 lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pengalihan PT Bina Karya (Persero) ke Otorita IKN telah selesai. Badan usaha ini akan mengelola aset-aset yang ada di Ibu Kota Negara (IKN).
Erick Thohir rela menyerahkan perusahaan tersebut ke Otorita IKN. Apalagi, pihaknya tengah merampingkan BUMN.
"Sudah, sudah selesai. Jadi kan begini, rencana IKN itu, salah satunya kan bagaimana mempunyai badan usaha yang bisa mengelola aset-aset secara transparan. Nah kalau membentuk itu baru, kan di BUMN masih juga banyak perusahaan-perusahaan yang memang sudah tidak masuk menjadi blueprint-nya BUMN, nah salah satunya itu diambil, saya rela. Kan makin bagus, orang mau nutup ratusan kok," jelas Erick di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Dia mengatakan perusahaan tersebut sudah tidak ada hubungan lagi dengan BUMN. Pihaknya hanya memberikan 'cangkang' kepada Otorita IKN.
"Sudah clear, enggak ada hubungan dengan BUMN, itu langsung antara IKN sama pemerintah pusat kan. Cuma, kita cuma kasih cangkangnya," kata Erick. (acd/rrd)
