.webp)
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyoroti perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dia pun mempertanyakan status PSN tersebut yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada pemerintah pusat.
Diketahui, Pemprov Sumbar tengah menjajaki pembangunan PSN Air Bangis dengan PT Abaco Pacific Indonesia, dengan nilai investasi mencapai Rp 150 triliun. Rencananya, dalam PSN itu akan dibangun kilang minyak (refinery) dan fasilitas lainnya di atas lahan seluas 30.162.000 hektare.
Namun pada pelaksanaannya, PSN Air Bangis menuai kontroversi sehingga menimbulkan penolakan dari sebagian masyarakat setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beberapa bulan lalu ribuan masyarakat Air Bangis melakukan demo besar-besaran ke kantor Gubernur Sumbar terkait PSN Air Bangis. Saya sengaja tidak bicara di media. Tapi hari ini saya ingin menggunakan hak konstitusi saya untuk berbicara dengan Menteri Investasi, apakah status PSN pembangunan refinery di Air Bangis, Pasaman Barat, yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah disetujui pemerintah pusat?," kata Andre dalam keterangan tertulis, Kamis (14/9/2023).
"Saya mohon jawaban Pak Bahlil tidak tertulis, karena jawaban resmi pemerintah ditunggu masyarakat Sumatera Barat," imbuh Andre.
Hal itu disampaikan Andre saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).
Selain mempertanyakan status PSN, Andre juga mempertanyakan status PT Abaco Pacific Indonesia selaku pihak yang digandeng Pemprov Sumbar untuk menggarap proyek di Air Bangis.
Andre mengatakan untuk PSN di Air Bangis, Pemprov Sumbar menyediakan lahan seluas 30 ribu hektare untuk PT Abaco. Sementara pembangunan refinery di daerah Cilegon, Banten, yang baru saja ditinjau Presiden Joko Widodo bersama Menteri Bahlil, hanya membutuhkan lahan seluas 110 hektare.
"Sebab untuk PSN di Air Bangis Pemprov Sumbar menyediakan lahan 30 ribu hektare untuk PT Abaco. Sementara untuk pembangunan refinery di Cilegon yang ditinjau Presiden Jokowi dan Pak Bahlil Selasa lalu, hanya butuh 110 hektare. Ini mintanya 30 ribu hektare. Refinery mana yang butuh 30 ribu hektare. Masuk akal gak permintaan ini. Apakah PT Abaco ini bonafide? Jangan sampai nanti orang rebutan lahan kelapa sawit di sana," ucap Andre.
Menjawab pertanyaan Andre, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan pengajuan kawasan Air Bangis sebagai lokasi proyek strategis nasional oleh Pemprov Sumbar saat ini masih dalam proses. Namun status PSN itu belum ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Proses pengajuan PSN Air Bangis itu sedang berlangsung, tapi status PSN nya belum turun. Terkait perusahaan, sesuai aturan perundang undangan kami tidak memiliki wewenang untuk menilai perusahaan itu bonafide atau tidak. Tapi kalau 30 ribu hektare satu kawasan untuk membangun refinery, mungkin yang bikin kajian itu yang harus kita evaluasi," kata Bahlil.
Simak juga Video 'Bahlil: Polusi di Jakarta Akibat Batu Bara dan Fosil':
