.webp)
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akhir-akhir ini tidak ada lagi kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) korupsi. Menurutnya hal ini terjadi karena pemerintah sudah melakukan digitalisasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa.
"Kalau teman-teman amati, ada nggak kepala daerah yang OTT? Kan tidak ada," kata Luhut dalam Seminar Nasional IKAXA yang disiarkan virtual, Kamis (14/9/2023).
Dia memaparkan saat ini melalui program e-catalog, pengadaan barang dan jasa pemerintah semua dilakukan secara daring dalam sistem. Hal ini meminimalisir potensi korupsi di pemerintah daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut juga sempat curhat selama ini banyak sekali yang marah kepadanya karena memiliki pendapat OTT tak perlu lagi dilakukan. Menurutnya, buat apa OTT kalau sistem yang dibangun pemerintah sudah mencegah korupsi terjadi.
"Dulu orang marah-marah kepada saya. Pak Luhut nggak setuju dengan OTT, ini bukan setuju nggak setuju, kalau nggak perlu OTT kenapa harus OTT dengan sistem yang kita bangun," ungkap Luhut.
Menurutnya pada dasarnya manusia itu punya sifat jahat. Maka dari itu di dunia ini ada agama, ada hukum perundangan-undangan sebagai pengingat agar manusia tak berbuat jahat.
Namun, semua itu juga belum cukup. Sistem digitalisasi dibangun pemerintah sebagai pencegah perbuatan jahat.
"Itu sebenarnya nggak cukup, maka kita bikin digitalisasi biar orang nggak bisa curi. Kan dengan government procurement digital, ini dia dealing with machine. Jadi seperti Amazon, tinggal pilih di situ aja, nggak perlu ada tender," kata Luhut.
Simak juga Video: Dewas KPK Pelajari Laporan MAKI Terkait OTT Kabasarnas
