.webp)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui BUMD pangannya PT Food Station Tjipinang Jaya mulai menyalurkan beras medium dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
Pelaksanaan SPHP ini merupakan sinergi antara Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perum BULOG, PT. Food Station Tjipinang Jaya dan pelaku usaha di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) merupakan upaya Pemerintah dalam melakukan stabilisasi beras medium.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, menyatakan kegiatan SPHP ini menindaklanjuti permintaan Presiden untuk melakukan intervensi harga beras medium, dan masyarakat tidak perlu khawatir stok cadangan beras Pemerintah di Perum BULOG cukup saat ini sebanyak 1,6 juta dan akan bertambah lagi sebanyak 400 ribu ton.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan SPHP ini diharapkan seminggu kemudian harga beras medium akan stabil," kata Zulkifli dalam keterangannya, ditulis Kamis (14/9/2023).
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo menyatakan hari ini pertama kali SPHP disalurkan melalui PIBC dan dalam seminggu kedepan akan disalurkan sebanyak 1.000 sampai dengan 3.000 ton dengan catatan pelaku usaha di PIBC telah menyerahkan daftar pengecernya yang akan diverifikasi.
"Satgas pangan akan memastikan penyaluran beras SPHP ini agar sampai kepada masyarakat," kata Arief.
Lebih lanjut, Arief mengajak kepada seluruh rekan-rekan media untuk bantu memantau ketersediaan beras SPHP dipasar-pasar turunan, harga di PIBC paling tinggi Rp. 10.385 per kilogram dan dipasar turunan/ pengecer sampai kepada masyarakat paling tinggi Rp. 10.900 per kilogram.
Direktur Utama Food Station Pamrihadi Wiraryo menyampaikan, harapannya dengan digelontorkannya beras medium SPHP melalui PIBC ini, dapat menurunkan harga beras medium IR 64 (III) di PIBC yang saat ini rata-rata Rp 12.500 per kilogram.
"Beras medium SPHP nantinya akan disalurkan melalui pedagang pengecer di wilayah DKI Jakarta yang telah lolos proses verifikasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Prov. DKI Jakarta, sehingga masyarakat dapat membeli dengan harga yang tidak melebihi HET yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu R. 10.900 per kilogram dan laju inflasi dapat terkendali," pungkas Pamrihadi.
(fdl/fdl)
