.webp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang berupaya memperbaiki tata kelola ruang laut sebagai upaya menghadapi tantangan dunia. Hal itu dilakukan dengan mengembangkan perangkat berbasis digital yang mampu memonitor dan mengukur integritas ekologi untuk mendukung ekonomi maritim yang berkelanjutan.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perangkat tersebut adalah ocean big data dan ocean accounting. Dua perangkat kerja itu dianggap kunci bagi pengelolaan ruang laut.
"Saat ini KKP sedang mengembangkan 2 tools atau perangkat kunci bagi pengelolaan ruang laut yaitu ocean big data dan ocean accounting," kata Trenggono dalam sambutannya secara virtual di acara Marine Spatial Planning and Expo Service 2023, Selasa (19/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trenggono menjelaskan ocean big data dibangun melalui perangkat berbasis teknologi yang ditempatkan di daerah pesisir, laut, dan udara. Teknologi itu disebut seperti radar sensor yang dapat mengukur kualitas perairan dan laut untuk mengetahui kondisi laut dan habitatnya.
Trenggono mengaku akan menggandeng Starlink milik Elon Musk untuk membantu kapal-kapal perikanan mengirimkan data tangkapan secara online melalui aplikasi E-PIT dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang akan diterapkan pada Januari 2024 mendatang.
"Kerja sama dengan Starlink akan dilakukan untuk membantu kapal-kapal perikanan mengirimkan data secara online dengan menggunakan aplikasi e-PIT. Selain itu sejumlah 20 nano satelit rencananya akan launching dan mulai dioperasikan pada 2024," jelasnya.
"Berdasarkan teknologi tersebut dan artificial intelligence, ocean big data akan terwujud untuk mengetahui kondisi pesisir dan laut terupdate secara reguler yang dapat menjadi decision support system dalam membantu pengelolaan dan pemantauan sumber daya ekosistem pesisir serta laut secara continue," tambahnya.
Sementara ocean accounting, kata Trenggono, menjadi sistem manajemen data spasial dan nonspasial. Melalui perangkat tersebut, industri perikanan dinilai akan mampu memberikan informasi kekayaan laut Indonesia.
Ocean accounting juga akan memberi kemudahan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengukur setiap kegiatan dan pemanfaatan ruang laut, serta pencemaran dan kerusakan. Dengan begitu implementasi kebijakan ekonomi biru bisa terus menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan ekonomi masyarakat.
"Pemerintah daerah, instansi, sektor industri, masyarakat dan stakeholder lainnya dapat memanfaatkan ocean big data dan ocean accounting untuk kepentingan pemanfaatan ruang laut dan memastikan kinerja ekonomi maritim dapat dinilai secara lebih objektif," pungkasnya.
Lihat juga Video: Dor! KKP Hentikan Kapal Ikan Ilegal Bendera Malaysia di Selat Malaka
