.webp)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi janji politik terkait program BBM gratis untuk sepeda motor, hingga program makan gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kemenkeu Wahyu Utomo mengaku mengapresiasi janji-janji tersebut.
Hanya saja ia memberikan catatan bahwa janji tersebut harus diuji terlebih dahulu. Wahyu juga mempertanyakan apakah gagasan tersebut nantinya bakal memenuhi rasa keadilan atau tidak.
"Memang ini kan masanya menuju pemilihan legislatif dan presiden. Dalam perspektif kami yang namanya adu gagasan untuk mensejahterakan apapun tentunya harus kita apresiasi. Itu kan baru gagasan, dan adu gagasan itu perlu diuji," katanya dalam Mini Talkshow detikFinance Bedah APBN 2024 di Beranda Kitchen, Jakarta Selatan, dikutip Kamis (21/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apakah dia feasible secara ekonomi, fiskal, sosial, dan public policy-nya. Apakah itu memenuhi rasa keadilan dan sebagainya. Ya kalau bagi kami justru kalau capres cawapres menyampaikan gagasan pemikiran ya itu harus kita apresiasi, yang penting semangatnya untuk menyejahterakan masyarakat. Programnya bisa macem-macem," lanjutnya.
Sebelumnya, Elite PKB Syaiful Huda sempat berjanji akan memberikan subsidi BBM gratis untuk sepeda motor jika Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menang Pilpres 2024. Sementara Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut Prabowo Subianto telah menyiapkan program makan gratis anak-anak hingga ibu hamil tiap harinya jika terpilih jadi Presiden.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah menganalogikan janji politik tersebut dengan janji yang disampaikan sepasang kekasih. Menurutnya, yang perlu digarisbawahi adalah apakah janji tersebut perlu ditanggapi atau tidak.
"Pernah nggak kita dijanjikan sesuatu sama pacar. Misal, dia janjikan kita bulan madu di London atau di Paris. Pertanyaannya, bukan kita bertanya ini janji yang realistis atau tidak, pertanyaannya ini janji perlu kita tanggapi atau tidak?" tanyanya.
Ia menyebut tidak perlu memikirkan janji tersebut jika sudah tahu jawabannya. Baginya janji yang dilontarkan justru mengungkapkan kapasitas orang yang menyampaikannya.
Ia menyebut kalaupun janji tersebut direalisasikan, keuangan pemerintah sebenarnya mampu-mampu saja. Tapi banyak program yang pasti dikorbankan.
"Bisa nggak? Bisa saya bilang. Anggaran kita banyak Rp 3.300 triliun. Kalau hanya sekadar bebaskan BBM bisa tapi itu artinya alokasi anggaran berubah, kita akan kurangi anggaran lain. Kita bisa-bisa nggak bangun infrastruktur mungkin. Tapi apakah itu yang ingin kita lakukan?" tegasnya.
Senada, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyatakan setiap kebijakan ada konsekuensinya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, harus bijak dalam menghabiskan anggaran.
"Kalau semua spending dilarikan ke sana ada yang harus sacrifice. Apa nggak mau bangun investasi, sementara ini gunanya untuk anak cucu kita," pungkasnya.
(ily/das)
