.webp)
Pemerintahan Amerika Serikat (AS) terancam shutdown atau tutup. Pasalnya hingga saat ini anggota Kongres AS belum mencapai kesepakatan untuk meloloskan pendanaan operasional pemerintahan karena perpecahan yang terjadi antara Partai Demokrat dan Partai Republik.
Senat yang mayoritas anggotanya Partai Demokrat sejauh ini bertahan pada anggaran belanja sebesar US$ 1,59 triliun untuk mencegah shutdown yang telah disetujui Ketua DPR AS Kevin McCarthy dan Presiden Joe Biden. Di sisi lain, Partai Republik menolak kesepakatan itu dan menuntut pemotongan lagi sebesar US$ 120 miliar.
Gedung Putih mendesak Partai Republik menghormati kesepakatan anggaran US$ 1,59 triliun untuk fiskal tahun depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anggota Partai Republik di DPR harus bergabung dengan Senat dalam menjalankan tugas mereka, berhenti memainkan permainan politik dengan kehidupan masyarakat dan mematuhi kesepakatan bipartisan yang disetujui oleh dua pertiga dari mereka pada Mei," kata Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre dalam pernyataan dikutip dari Reuters, Rabu (27/9/2023).
Perpecahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah federal kemungkinan besar akan memasuki penutupan keempat dalam satu dekade pada Minggu (1/10). Hal itu mulai mengaburkan pandangan Wall Street terhadap kredit pemerintah AS.
DPR AS melakukan pemungutan suara prosedural untuk melanjutkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) Belanja Negara yang mencerminkan prioritas konservatif dan tidak memiliki peluang untuk menjadi undang-undang. Langkah-langkah tersebut hanya mendanai sebagian dari pemerintahan dan tidak akan mencegah shutdown.
McCarthy mengatakan akan meminta persetujuan dari anggota Partai Republik yang terpecah mengenai RUU yang akan mendanai pemerintah untuk sementara.
Simak Video 'Biden Jadi Presiden AS Pertama yang Ikut Demonstrasi':
(aid/rrd)
