.webp)
Proses bersih-bersih dana pensiun (Dapen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih berlanjut. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan sudah siap menyerahkan laporan hasil audit ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada pekan depan.
Sebelumnya, dia sudah berkoordinasi dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh soal laporan hasil audit dapen BUMN.
"Insya Allah minggu depan. Pak Ateh sudah bicara sama saya. Ada Pak Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin) juga," katanya saat ditemui di lokasi acara Gotong Royong Boyong Pohon, Rabu (27/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencananya, jika tidak ada hambatan, proses hukum soal dugaan korupsi mulai bisa diproses pekan depan.
"Minggu depan kalau tidak ada ini (hambatan) akan kita serahkan," imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepakat untuk melakukan audit menyeluruh Dapen BUMN.
"Kesepakatan kami dengan BPKP dan Kejaksaan kita audit juga supaya jangan ada fitnahlah. Jadi kita juga membedakan mana yang koruptif mana yang memang manajemennya harus diperbaiki," beber Erick di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023) lalu.
Diketahui, Kementerian BUMN mencium adanya sinyal-sinyal potensi korupsi dapen BUMN. Pasalnya, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki imbal hasil investasi atau yield di bawah ketentuan normal.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan, ada 4 perusahaan yang mencatatkan yield di bawah angka 4%. Padahal, patokan minimal dari besaran yield tersebut yakni pada angka 6%.
"Kan kita tahu benchmark kita 6%. Artinya kalau kita taruh di deposito dan SBN (surat berharga negara) aja harusnya minimal dapat yield 5-6%. Ini kenapa ada yang yield-nya 1,4%, 0,9%, 2,1%? Nah ini kita lihat kenapa bisa serendah itu," kata Tiko dalam acara Power Lunch CNBC Indonesia, Senin (19/6/2023).
(kil/kil)
