.webp)
Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan (Zulhas) blusukan ke Blok A Pusat Grosir Tanah Abang pada Kamis (28/9/2023). Kedatangannya disambut antusiasme para pedagang.
Tak sedikit penjual yang curhat kondisi dagangannya yang sepi. Salah satu pedagang mengeluhkan tengah berdarah-darah lantaran digempur toko digital.
"Sepi banget (dagangan) Pak. Kita ini pengusaha kecil," katanya, Kamis (28/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebulan ini sepi terus Pak, karena toko-toko online," kata pedagang lainnya.
Di sisi lain, para pedagang juga mengucapkan terima kasih karena pemerintah telah membatasi social commerce seperti TikTok Shop melakukan transaksi jual beli barang demi menciptakan fair trade.
Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang telah diundangkan menjadi Permendag 31 tahun 2023.
Sementara itu, Zulhas mengatakan kehadiran TikTok Shop dapat mengancam keberlangsungan UMKM di Tanah Air apabila tidak diatur secara tegas. Salah satunya menyangkut dugaan praktik predatory pricing.
"Pengusaha yang besar-besar itu dagang pakai predatory pricing. Kalau harga Rp 10 ribu, dia jual Rp 5 ribu. Pelanggan sudah pindah, baru diatur. Nanti UMKM mati semua," kata Zulhas.
Ketua Umum PAN ini menjelaskan melalui Permendag 31 tahun 2023, pihaknya mencoba menata ulang praktik perdagangan di Indonesia, termasuk yang berada di platform digital. Menurutnya, Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengatur, melainkan pembatasan media sosial juga dilakukan oleh sejumlah negara lainnya, termasuk Tiongkok dan Uni Eropa.
Adapun upaya ini untuk menciptakan fair trade agar pelaku UMKM di Tanah Air tumbang. Ke depan, pemerintah akan menyurati para pelaku usaha di industri terkait. Apabila melanggar, maka akan diberikan sanksi berupa peringatan hingga pemblokiran oleh Kominfo.
"Ini menyangkut hajat ekonomi UMKM kita. Di seluruh dunia, di mana pun, tidak ada pemerintah yang diam saja melihat UMKM gulung tikar. Tidak ada. Pemerintah harus hadir. Karena kalau UMKM nggak berkembang, UMKM nggak akan maju," pungkasnya.
(ncm/ega)
