.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung soal operasi tangkap tangan (OTT). Menurut Luhut, lebih baik mencegah korupsi sehingga mengurangi OTT.
"Berkali-kali saya sampaikan itu, tetapi banyak yang nyinyir juga. 'Ah pak Luhut nggak setuju OTT'. Saya nggak setuju OTT, untuk apa OTT kalau kita bisa cegah OTT," kata Luhut dalam acara Hub SPACE X KAI Expo di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2023). Hub Space X KAI Expo 2023 dipersembahkan oleh Kementerian Perhubungan, KAI dan detikcom serta didukung oleh Meratus
Luhut menyinggung soal OTT dan korupsi terkait cara pemerintah mencegah tindakan tersebut. Adapun salah satu cara pemerintah mencegah adanya korupsi dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada belanja pemerintahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Banyak teman-teman tidak menyadari belanja pemerintah Rp 1.600 triliun, tiap tahun cenderung naik. Itu sekarang bertahap kami masukan ke e-katalog dan tahun lalu 35%, tahun ini 85%. Nah itu membangun UMKM kita banyak, karena semua kita wajibkan buatan dalam negeri 65%," ungkap Luhut.
Luhut mengatakan, kewajiban belanja pemerintah mengutamakan produk dalam negeri ditargetkan dapat menghemat anggaran hingga 30%.
"Itu kita lihat sekarang makin banyak UMKM tumbuh. Tentu tidak sempurna, menurut hemat saya penghematan bisa 30% dengan itu semua, sehingga itu bisa mengurangi korupsi," lanjutnya.
Luhut juga mengatakan sampai saat ini pemerintah berkolaborasi dengan KPK untuk menyusun program pencegahan korupsi. "Nah itu sebabnya kami kerja sama dengan KPK jadi yang menyusun program ini kami semua, bersama sama KPK kita bangun sistem ini," ungkapnya.
Sebelumnya, Luhut juga pernah beberapa kali bicara soal operasi tangkap tangan (OTT) korupsi. Selama ini Luhut sudah sangat sering menyuarakan penolakannya terhadap praktik OTT korupsi.
Luhut pernah mengklaim akhir-akhir ini tidak ada lagi kepala daerah yang terkena OTT. Menurutnya hal ini terjadi karena pemerintah sudah melakukan digitalisasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa.
"Kalau teman-teman amati, ada enggak kepala daerah yang OTT? Kan tidak ada," kata Luhut dalam Seminar Nasional IKAXA yang disiarkan virtual, Kamis (14/9/2023).
Dia memaparkan saat ini melalui program e-catalog, pengadaan barang dan jasa pemerintah semua dilakukan secara daring dalam sistem. Hal ini meminimalisir potensi korupsi di pemerintah daerah.
(ada/ara)
