.webp)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali terpilih menjadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam Musyawarah Nasional (Munas) Ke-VI MES yang diselenggarakan hari ini, Minggu (1/10/2023).
Dalam sambutannya, Erick sempat mengungkapkan besarnya peluang ekonomi syariah di RI. Terlebih Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
"Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 229 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduknya. Hal ini menjadikan Indonesia pasar potensi bagi produk ekonomi syariah," kata Erick dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Ke-VI MES.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan data OJK, total aset industri keuangan syariah Indonesia pada akhir tahun 2022 mencapai lebih dari Rp 2.813 triliun. Tumbuh Alhamdullilah sebesar 13,4% dari tahun sebelumnya," tambahnya.
Ia menjelaskan pertumbuhan aset ini didorong berkat adanya peningkatan kinerja perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah.
Selain itu ia juga menyampaikan bila Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar di sektor industri halal. Bahkan dalam paparannya The State of Global Economic Report menempatkan Indonesia diperingkat ke-4 sebagai negara dengan ekonomi halal terbesar di dunia.
"Potensi ini dapat menjadi peluang dalam pengembangan ekonomi syariah Indonesia," ungkap Erick
Meski begitu, ia merasa pengembangan ekonomi syariah Tanah Air masih terganjal sejumlah tantangan seperti pasar industri keuangan syariah relatif masih rendah.
Selain itu Erick juga mengatakan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah, efisiensi model bisnis produk syariah masih terbatas, tingkat adaptasi dan adopsi teknologi yang masih belum memadai, dan pemenuhan SDM yang belum mencukupi jadi tantangan lain yang harus dihadapi.
"Untuk itu diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak, di sinilah peran besar masyarakat ekonomi syariah yang diharapkan dapat berkontribusi secara optimal dalam mengembangkan ekonomi syariah demi kemaslahatan publik," tuturnya.
(rrd/rir)
