.webp)
Anggota Komisi VI DPR RI La Tinro La Tunrung mempertanyakan penggunaan dana APBN dalam investasi Xinyi Group di Rempang, Batam. Perusahaan tersebut direncanakan akan berinvestasi US$ 11,6 miliar atau Rp 175 triliun.
Menurutnya, dana APBN seharusnya tidak terlibat dalam proyek investasi. Pasalnya perusahaan swasta sendirilah yang harus bertanggung jawab dengan investasinya. Adapun pertanyaan itu disampaikan La Tinro kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
"Keenam sesuai dengan informasi juga kepada BP Batam adanya dana APBN yang digunakan untuk investasi ini, ini kan perlu penjelasan supaya benar-benar kita bisa tahu, rakyat, masyarakat bisa tahu dana APBN digunakan untuk apa dan bukan untuk membantu investasi itu. Karena pengertian orang semua dengan adanya investasi yang ada menjadi tanggung jawab investornya," ujarnya dalam rapat kerja di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina meminta ketegasan Bahlil untuk memastikan tak ada dana APBN dalam investasi tersebut. Ia tidak ingin investasi di Rempang seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Kedua, pastikan Xinyi Group tidak menggunakan dana APBN untuk investasi, karena kan kita sudah tahu kereta cepat yang sekarang diresmikan Pak Presiden (Joko Widodo) ternyata menggunakan APBN. Ini sensitif juga pak, artinya pastikan kita tidak menggunakan dana APBN untuk investasi ini," tuturnya.
Sementara itu, Bahlil memastikan tak ada dana APBN dalam investasi Xinyi Group di Rempang. Menurutnya investasi ini berbeda dengan proyek kereta cepat, karena dilakukan antar badan usaha swasta.
"Tapi kalau infrastrukturnya itu memang investasi ini tidak dibiayai dari APBN, nggak ada. Biar clear. Ini tidak seperti kereta cepat, nggak begitu. Ini adalah bisnis real yang dilakukan dengan badan usaha swasta dengan badan usaha swasta internasional. Jadi tidak ada urusannya dengan negara," pungkasnya.
(ily/ara)
