.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita tentang pertemuan pertamanya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada kala itu, Jokowi masih menduduki posisi sebagai Wali Kota Surakarta.
Momen nostalgianya ini diceritakannya di acara International Seminar on Indonesia's Fiscal Decentralization Policy for The Next Decades. Pada kala itu, Jokowi mendapatkan insentif fiskal atas kinerja baik pemerintahan Pemda Surakarta.
"Pak Presiden pertama kali bertemu saya mengatakan, 'saya pertama kali bertemu Bu Menteri keuangan 2006 waktu saya mendapat insetif fiskal sebagai Wali Kota Solo'," ujar Sri Mulyani, dikutip dari kanal Youtube Kemenkeu RI, Selasa (3/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri yang akrab disapa Ani ini mengatakan, Jokowi menjadi salah satu kepala daerah pertama yang menerima insentif fiskal atas kinerja luar biasanya. Terbukti, kinerja tersebut kini membuahkan hasil dan Jokowi bisa menduduki posisi orang nomor 1 di Indonesia.
"The first yang waktu itu beliau yang kinerjanya bagus pada awal, dan sekarang jadi presiden. Jadi bapak-bapak yang jadi juara jangan give up, karena suatu saat siapa tau jadi seperti Pak Presiden Jokowi. Itu serius," ujarnya.
Di sisi lain, pada kalau itu insentif fiskal nominalnya masih sangat kecil. Sebab semua indikator disatukan, sehingga setiap daerah bisa mendapatkan sekitar Rp 10 miliar. Namun terkadang kinerja pemda per indikator kerap naik turun sehingga ia menilai sebaiknya penilaian tiap indikator dipisah.
"Nah sekarang difargmentasikan inflasi sendiri, kemiskinan sendiri, stunting sendiri," imbuhnya.
Saat ini insentif fiskal terdiri atas indikator penanganan kemiskinan, stunting, hingga penggunaan TKDN dan juga kualitas belanja. Tak hanya itu, sekarang juga digelontorkan tambahan dana desa untuk sekitar 15 ribu desa karena prestasinya.
"15 ribu desa lebih yang akan diberikan penghargaan desa dalam bentuk uang. Sehingga tadi dalam bentuk foto, diviralkan, dapat uang, dan punya harapan untuk bisa menjadi kayak Presiden jokowi nantinya, itu triple winning nantinya," kata Ani.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2023 dialokasikan insentif fiskal untuk penilaian kinerja tahun berjalan sebesar Rp 4 triliun. Besaran tersebut dibagi untuk kategori pengendalian inflasi Rp 1 triliun dan untuk kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat Rp 3 triliun.
Insentif fiskal untuk kategori pengendalian inflasi diberikan dalam tiga periode. Periode pertama telah diberikan pada 31 Juli 2023 kemarin. Periode kedua diberikan pada hari ini, dan yang ketiga rencananya diberikan pada akhir Oktober 2023. Periode kedua pada hari ini diberikan Rp 330 miliar kepada 33 daerah yang berdasarkan penilaian memiliki kinerja baik dalam pengendalian inflasi.
Sementara untuk kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan dialokasikan Rp 3 triliun, diberikan kepada 7 provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten terbaik. Luky mengatakan, rata-rata daerah mendapatkan alokasi Rp 9,68 miliar dengan alokasi tertinggi di Rp 25,4 miliar dan terendahnya Rp 5,23 miliar.
Lihat juga Video 'Sri Mulyani Ungkap Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II di Luar Ekspektasi':
