Jakarta -
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyerahkan hasil audit dana pensiun (dapen) BUMN ke Kejaksaan Agung. Menurutnya langkah ini merupakan upayanya melanjutkan bersih-bersih di BUMN.
Adapun audit itu dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasilnya, Erick membongkar ada penyelewengan yang menyebabkan kerugian hingga Rp 300 miliar. Berikut sederet faktanya.
1. Penyelewengan 4 Dapen BUMN Bikin Rugi Rp 300 Miliar
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Erick menjelaskan, pada tahap awal ada empat dapen yang diaudit, yaitu Inhutani, PTPN, Angkasa Pura I, dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food. Ditemukan ada kerugian mencapai Rp 300 miliar.
"Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu itu ada kerugian negara Rp 300 miliar, dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan Kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi," kata Erick dalam Konferensi Pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (4/10/2023).
2. Erick Buka-bukaan 70% Dapen BUMN Tak Sehat
Dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN, Erick menyebut 70% di antaranya atau sekitar 34 dinyatakan tidak sehat. Atas temuan itu, ia meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu.
"Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN, itu 70% sakit. 34 bisa dinyatakan tidak sehat. Karena itu kita berkoordinasi waktu itu dengan Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin) walaupun belum secara formal, saya sampaikan pak ada indikasi seperti ini," bebernya.
"Dan Pak Jaksa Agung dan saya sepakat mendorong ditindaklanjuti tentu kepada BPKP untuk memastikan angka-angka ini," lanjutnya.
Setelah ada kasus Jiwasraya dan Asabri, Erick mengaku khawatir ada persoalan yang sama pada dana pensiun BUMN. Atas dasar kecurigaan itu, Erick memerintahkan Kementerian BUMN untuk mengecek langsung dana-dana pensiun BUMN.
3. Sebut Dapen BUMN Dirampok Oknum Biadab
Erik menyampaikan kekecewaannya atas penyelewengan dapen BUMN. Menurutnya uang para pekerja yang sudah dikumpulkan puluhan tahun dirampok oleh oknum biadab.
"Saya kecewa, saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang, itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab," tegasnya.
Lebih jauh, Erick pun meminta Jaksa Agung tidak ragu memberantas oknum pelaku penyimpangan Dana Pensiun itu tanpa pandang bulu.
"Pak Jaksa Agung, sikat saja para oknum ini tanpa pandang bulu. Seperti yang Bapak lakukan pada kasus Jiwasraya Asabri. Saya dan seluruh jajaran di Kementerian BUMN siap berhadapan dengan siapa pun yang main-main dengan nasib para pensiunan," tegas Erick.
4. Audit BPKP Sebut 2 Dapen BUMN Fraud
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, dari empat dana pensiun yang dijadikan sampel, ditemukan transaksi tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Bahkan dua dari dapen ada indikasi fraud atau korupsi.
"Bahkan dari empat ini, dua dapen ada indikasi fraud yang tadi disampaikan oleh pak Menteri BUMN (Erick Thohir)," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2023)
"Kami sudah sampaikan hasil audit ini tanggal 18 September yang lalu dan kami sebenarnya sudah memberikan langkah-langkah rekomendasi untuk perbaikan karena tidak semuanya ada indikasi fraud, yang bisa kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan," tambahnya.
Namun, ia tidak merinci dapen BUMN mana yang dimaksud, tetapi ia menyebut yang dinilai dalam audit BPKP, yaitu akuntabilitas, tata kelola dapen, hingga identifikasi area-area yang berisiko.
5. Bersih-bersih Dapen BUMN Bukan Soal Penjarakan Orang
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, program bersih-bersih di BUMN, termasuk pengelolaan dana pensiun (dapen) bukan soal memenjarakan orang. Ia menilai yang terpenting adalah memperbaiki sistem untuk hasil yang lebih baik ke depannya.
"Program BUMN ini konteksnya bukan memenjarakan oknumnya yang harus ditindak keras, tapi yang terpenting adalah perbaikan sistem dan hasil ke depan, di mana kami sepakati BUMN ini adalah salah satu benteng ekonomi nasional," tutup Erick.
.webp)
